Wapres Sebut Wacana Penambahan Kursi Pimpinan MPR Jadi 10 Berlebihan

Kompas.com - 13/08/2019, 16:47 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Rapat tersebut mengambil tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Rapat tersebut mengambil tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai usulan penambahan Pimpinan MPR menjadi 10 orang berlebihan.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Kalla menyatakan, jika jumlah pimpinan MPR jadi 10 maka akan menyulitkan proses pengambilan keputusan.

Baca juga: Wasekjen PAN Usul Jumlah Pimpinan MPR 10 Orang

Ia menilai usulan tersebut sengaja dimunculkan agar semua partai parlemen mendapat kursi Pimpinan MPR.

Kalla menilai semestinya tak perlu seperti itu dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan sekarang yakni Pimpinan MPR berjumlah 5 orang.

"Kalau MPR 10 pimpinannya bayangkan kalo mau rapat pimpinan 10 orang lamanya pasti. Sisanya banyak berarti semua partai ingin ada ketuanya lah," ujar Kalla.

Baca juga: Fadli Zon Setuju Usulan Wasekjen PAN soal Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

"Ya kita berpikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi kan MPR tidak selalu bersidang," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.

Seperti diketahui, UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018, pimpinan MPR periode 2019-2024 terdiri atas 1 orang ketua dan 4 wakil yang terdiri atas unsur fraksi parpol dan perwakilan DPD.

Baca juga: Polemik Jumlah Pimpinan MPR...

"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019).

Saleh mengatakan, rekonsiliasi kebangsaan dapat dilakukan dengan penambahan kursi pimpinan MPR.

Dengan begitu, ia berharap pemilihan pimpinan MPR dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

"Musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi," ujarnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Nasional
Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional
Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Nasional
Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes 'Swab' Gratis

Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes "Swab" Gratis

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Nasional
Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X