Kompas.com - 13/08/2019, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kasus HAM masa lalu mengharapkan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memprioritaskan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ketua Presidium JSKK Maria Catarina Sumarsih menilai, meskipun Presiden Joko Widodo tidak menyinggung soal agenda pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam pidatonya di Sentul, 14 Juli lalu, baginya visi dan misi masih bisa diubah.

"Saya berharap visi dan misi Jokowi-Ma'ruf ditambahkan penegakan HAM masa lalu. Kalau saya bilangnya begini, semua hal bisa diganti atau bisa diubah, kecuali kitab suci. Kalaupun di pidato itu tidak singgung soal HAM, masih bisa diubah kan," ujar Sumarsih seusai beraudiensi dengan Kantor Staf Presiden di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Sumarsih dan Keyakinannya yang Memudar terhadap Komitmen Jokowi

Baginya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sejatinya fokus dalam pemberantasan atau penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi nilai HAM dalam periode kedua kepemimpinannya.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu pun tidak boleh didiamkan.

"Jangan sampai seperti pengalaman di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara demokratis dan menjunjung tinggi nilai HAM oleh negara-negara lain, tapi kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat didiamkan, bahkan digantung," ujarnya.

Baca juga: 20 Tahun Tragedi Semanggi I, Sumarsih Tak Akan Berhenti Cari Keadilan

Sumarsih juga menyebutkan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kini menjadi beban sosial politik negara.

Terhadap delapan kasus itu pun diharapkan ada langkah konkret dari Jokowi-Ma'ruf.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pidato presiden terpilih Joko Widodo tidak mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan korupsi dalam masa kepempinannya lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi munculnya kritik pada pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia yang dianggap tidak banyak menyinggung mengenai penegakan HAM dan pemberatasan korupsi. Menurut Moeldoko, meskipun presiden terpilih Jokowi tidak banyak menyinggung penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, Moeldoko memastikan, Jokowi tidak abai pada penegakan HAM serta pemberantasan korupsi. #Jokowi #PenegakanHAM #PidatoJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

Nasional
Memilih Damai Menolak Perang

Memilih Damai Menolak Perang

Nasional
Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Nasional
Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Nasional
Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.