Sumarsih Berharap Visi-Misi Jokowi-Ma'ruf Tambahkan Penegakan HAM Masa Lalu

Kompas.com - 13/08/2019, 15:02 WIB
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyampaikan tuntutanya kepada Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus penyelesaian HAM masa lalu saat beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (13/8/2019), di kantor KSP, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOJaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyampaikan tuntutanya kepada Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus penyelesaian HAM masa lalu saat beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (13/8/2019), di kantor KSP, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kasus HAM masa lalu mengharapkan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memprioritaskan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ketua Presidium JSKK Maria Catarina Sumarsih menilai, meskipun Presiden Joko Widodo tidak menyinggung soal agenda pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam pidatonya di Sentul, 14 Juli lalu, baginya visi dan misi masih bisa diubah.

"Saya berharap visi dan misi Jokowi-Ma'ruf ditambahkan penegakan HAM masa lalu. Kalau saya bilangnya begini, semua hal bisa diganti atau bisa diubah, kecuali kitab suci. Kalaupun di pidato itu tidak singgung soal HAM, masih bisa diubah kan," ujar Sumarsih seusai beraudiensi dengan Kantor Staf Presiden di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Sumarsih dan Keyakinannya yang Memudar terhadap Komitmen Jokowi

Baginya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sejatinya fokus dalam pemberantasan atau penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi nilai HAM dalam periode kedua kepemimpinannya.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu pun tidak boleh didiamkan.

"Jangan sampai seperti pengalaman di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara demokratis dan menjunjung tinggi nilai HAM oleh negara-negara lain, tapi kenyataannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat didiamkan, bahkan digantung," ujarnya.

Baca juga: 20 Tahun Tragedi Semanggi I, Sumarsih Tak Akan Berhenti Cari Keadilan

Sumarsih juga menyebutkan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kini menjadi beban sosial politik negara.

Terhadap delapan kasus itu pun diharapkan ada langkah konkret dari Jokowi-Ma'ruf.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X