Kompas.com - 13/08/2019, 11:33 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong enam provinsi di wilayah Sulawesi untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, optimalisasi itu diawali dengan kesepakatan bersama enam Gubernur di wilayah Sulawesi, BPH Migas dan PT Pertamina.

Adapun keenam pemerintah provinsi yang dilibatkan adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. 

Baca juga: Pansel Capim KPK Berharap 20 Peserta Lolos dalam Profile Assessment

"Penandatanganan dilaksanakan hari ini bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. MoU antara keenam pemerintah daerah dengan BPH Migas dan Pertamina ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi PAD dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina," kata Febri dalam keterangan pers, Selasa (13/8/2019).

Apabila dikelola dengan tertib, kata Febri, pendapatan pajak dari PBBKB bisa memberikan kontribusi maksimal bagi enam daerah tersebut.

Kesepakatan ini nantinya ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama khususnya terkait distribusi dan penyaluran minyak dan gas.

"Tujuannya, agar dapat meminimalisir distribusi migas ilegal di lapangan," ujar Febri.

Baca juga: Kasus Suap Direktur Keuangan AP II, KPK Panggil 4 Petinggi AP II

Menurut Febri, kesepakatan bersama itu merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Sulawesi yang berlangsung sejak 12 Agustus hingga 16 Agustus 2019 mendatang.

"Optimalisasi pendapatan asli daerag merupakan salah satu fokus program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi oleh KPK," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X