Kompas.com - 13/08/2019, 10:15 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Refly Harun

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini wacana tentang amandemen UUD 1945 kembali mengemuka dan menuai pro-kontra. Salah satu tujuan amandemen terbatas UUD 1945 adalah untuk mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Sejumlah pihak mendorong agar UUD 1945 kembai ke naskah asli yang sesuai amanat proklamasi. Pengembalian UUD 1945 untuk menegaskan fungsi MPR seperti dulu.

Dalam naskah asli UUD 1945, Bab II Pasal 2 dicantumkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian MPR juga dicantumkan agar bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, serta segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Sementara dalam Pasal 3 dicantumkan bahwa MPR menetapkan UUD dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kemudian dalam Bab III Pasal 6 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Dalam Pasal 7 disebutkan pula bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, kembali ke naskah asli UUD 1945 merupakan suatu kemunduran yang sangat jauh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menkuham Sebut Partai-partai Sepakat Amandemen UUD Terbatas pada GBHN

"Kalau kembali seperti dulu, kita mundur jauh ke belakang. Bung Karno saja sebagai Ketua PPKI mengatakan, yang namanya UU itu adalah UU sementara. Memang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tapi ketika pidato 18 Agustus beliau bilang itu UU sementara sehingga sebenarnya kembali ke UUD 45 ide yang buruk," terang Refly kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Jika kembali lagi ke UUD 1945 naskah asli, Refly menuturkan, sama dengan membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan beberapa lembaga lain yang dibentuk berdasarkan empat kali amandemen.

Termasuk juga tidak akan ada lagi Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung yang sudah empat kali diberlakukan di Indonesia.

Baca juga: Try Sutrisno Usul UUD 1945 Dikaji Ulang dan Presiden Dipilih MPR

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Nasional
Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.