Mendagri Sepakat GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 13/08/2019, 06:23 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan  Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat dengan wacana penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN). Ia menilai sudah semestinya pembangunan di Indonesia memiliki arah.

Ia mengatakan, saat ini presiden dipilih oleh rakyat dengan jangka waktu pemerintahan lima tahun sekali. Tiap berganti pemerintahan, arah pembangunan kerap berubah.

Karena itu, ia menilai GBHN diperlukan agar ada kesinambungan dalam pembangunan dari pemerintahan yang lama dan baru.

"Saya kira negara secara komprehensif ya, harus punya perencanaan jangka panjang. Mulai dari zaman Bung Karno, Pak Harto dengan repelitanya," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Golkar Nilai Perlu Kajian Mendalam untuk Hidupkan Kembali GBHN

"Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa lima tahunan atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," lanjut dia.

Ia menambahkan, nantinya GBHN akan mewujud pada rencana jangka panjang pembangunan di daerah. Dengan demikian pembangunan di daerah akan semakin terintegrasi satu sama lain dengan kepentingan nasional.

Ia pun mengatakan, saat ini selalu memberikan izin perencanaan pembangunan melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagai patokan. Dengan adanya GBHN, hal itu akan semakin mudah karena setiap program pembangunan memiliki tujuan yang jelas.

Baca juga: Fadli Zon: Wacana Amandemen UUD Jangan Jadi Kepentingan Sesaat

"Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program pemda. Pasti ada skala prioritas. Kayak DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, masalah kaki lima misalnya. Ada skala prioritas," ujar Tjahjo.

"Dan ini kan baru usulan semua pihak, bahwa perlu ada GBHN. Saya kira mayoritas semua sepakat, tapi perlu mengubah UUD," lanjut Mendagri.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDI-P) merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan 'New Normal'

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan "New Normal"

Nasional
Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X