Kompas.com - 12/08/2019, 22:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak KPK meminta sidang praperadilan terkait Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda selama tiga pekan ke depan.

Akibat permintaan itu, sidang yang digelar Senin (12/8/2019) siang, ditunda.

"KPK mengirim surat karena masih memerlukan persiapan entah itu untuk saksi-saksinya, entah itu jawaban koordinasi pada saksi atau ahli, minta penundaan tiga minggu," ujar hakim tunggal Haruno Patriadi.

Hakim Haruno juga mengabulkan penundaan sidang itu karena termohon lain dalam perkara itu tidak hadir, yakni Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Penyelidikan Baru Kasus Bank Century, KPK Sudah Mintai Keterangan 36 Orang

Selain itu, hakim juga meminta Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sebagai pemohon sidang praperadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Hakim Haruna memutuskan, sidang akan kembali dilaksanakan pada 2 September 2019 mendatang.

Gara-gara Mandek

Ditemui seusai sidang, kuasa hukum MAKI Rizky Dwi Cahyo Putra mengatakan bahwa permohonan praperadilan itu kembali diajukan karena KPK dinilai tidak memiliki progres dalam menginvestigasi kasus Bank Century.

Padahal, dalam praperadilan yang diajukan MAKI di tahun 2018, hakim mengabulkan permohonan mereka dan memerintahkan KPK maupun penegak hukum lain memproses hukum nama-nama yang disebut bersama-sama mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya melakukan korupsi dalam pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century.

Baca juga: KPK Minta Keterangan Mantan Ketua OJK Terkait Kasus Bank Century

Salah satu dari nama tersebut adalan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

"Inti permohonannya, karena sampai sekarang dari putusan nomor 24 praperadilan kemarin (tahun 2018) kita menang bahwa itu kan diperintahkan hakim untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap orang-orang itu kan," ungkap dia.

"Tapi sampai sekarang KPK ini hanya penyelidikan saja sampai sekarang," sambung dia.

Apabila KPK memang tidak mampu menyelidiki kasus tersebut, MAKI pun meminta agar KPK melimpahkan kasus tersebut kepada Polri atau kejaksaan.

"KPK ini kan enggak ada wewenang SP3. Jadi kalau misalnya nanti tidak terpenuhi unsur pidananya oleh tersangka-tersangka itu, biarkan dihentikan oleh kepolisian dan kejaksaan," ujar Rizki.

 

Kompas TV Seusai memberi keterangan terkait kasus Bank Century, Mantan Wakil Presiden Boediono enggan menanggapi kasus hukum Bank Century. Apa saja yang digali KPK dari mantan Wakil Presiden Boediono atas kasus Century? Saat ini KompasTV akan langsung menanyakan pada juru bicara KPK Febri Diansyah.<strong> </strong>
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Nasional
Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Nasional
Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Nasional
Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Nasional
Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Nasional
Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.