Kompas.com - 12/08/2019, 21:01 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan keamanan jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjalan kondusif. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak mewaspadai munculnya benih-benih radikalisme di lingkungan pendidikan.

Dalam rangka menangkal paham radikalisme di bidang pendidikan, Ryamizard mengaku telah memanggil semua rektor universitas di Indonesia.

"Saya minta untuk mewaspadai ini," ujar Ryamizard di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai radikalisme yang dinilai sudah masuk dalam lingkungan pendidikan. 

Baca juga: BIN Sebut Target Utama Penyebaran Paham Radikalisme Usia 17-24

Selain itu, Ryamizard mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kurikulum Pancasila mulai dimasukkan serta diperkuat kembali.

Menurut dia, apabila Pancasila diajarkan sejak dini, anak-anak akan memiliki tameng untuk mencegah mereka terpapar paham radikalisme.

"Dari awal, dari SD harus sudah tahu Pancasila. Biar tidak kosong, kalau kosong masuklah paham radikal itu. Itu kesalahan kita kemarin-kemarin," kata dia.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tingginya angka radikalisme di lingkungan pendidikan, terutama di kampus-kampus Indonesia berasal dari jenjang pendidikan di bawahnya.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ini yang Dilakukan Polri dalam Seleksi Jadi Polisi

BNPT juga menilai bahwa radikalisme dan terorisme sangat berbahaya. Paham tersebut bahkan bisa menghancurkan suatu negara seperti halnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

Sebelumnya, usul agar kurikulum pendidikan di Indonesia memuat pengetahuan tentang perlawanan terhadap radikalisme digulirkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.