Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Perlu Buru-buru soal RUU Keamanan Siber

Kompas.com - 12/08/2019, 17:07 WIB
digital forensik dari Puslabfor Polri, Kombes Pol. Muhammad Nuh Al-Azhar, dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna Farisadigital forensik dari Puslabfor Polri, Kombes Pol. Muhammad Nuh Al-Azhar, dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli digital forensik dari Puslabfor Polri Kombes Muhammad Nuh Al-Azhar menilai, DPR dan pemerintah tak perlu terburu-buru untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.

Menurut Nuh, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ulang untuk membentuk peraturan ini.

"Kalau memang enggak bisa selesai, hasilnya enggak bagus, ngapain?" ucap Nuh dalam diskusi "Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber" di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Memangnya mau buat jembatan, cepat-cepat supaya nanti diekspos, tapi bulan depan roboh," kata Nuh.

Baca juga: Ketua DPR Janji RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Selesai September 2019

Nuh menyebut, pemerintah dan DPR harus kembali memastikan kebermanfaatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Undang-undang itu harus dipastikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam waktu panjang. Sebab, aturan tersebut bakal diwariskan ke generasi mendatang.

"Hasil dari itu RUU punya manfaat untuk masyarakat atau tidak, jangan sampai kita dengan output tapi outcome-nya minim, buang-buang duit negara," ujar Ketua Association Forensic Digital Indonesia (AFDI) itu.

Tidak hanya itu, Nuh juga mengingatkan supaya pembentukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber tidak menyebabkan tumpang tindih hukum.

Sebab, ada potensi, munculnya undang-undang tersebut justru akan bertabrakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: RI Rugi Rp 478,8 Triliun akibat Serangan Siber, DPR Siapkan RUU KKS

Oleh karena itu, Nuh menegaskan, pembuatan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber tak perlu terburu-buru, apalagi dipaksakan.

"Kalau misalnya undang-undang itu dipaksakan dan kemudian timbul banyak polemik, kasihan negara, tahun-tahun ke depan ribut saja," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

"Jadi RUU Siber ini udah masuk Prolegnas 2019 dan akan kami selesaikan akhir September," kata Bambang, Senin (12/8/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X