Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Perlu Buru-buru soal RUU Keamanan Siber

Kompas.com - 12/08/2019, 17:07 WIB
digital forensik dari Puslabfor Polri, Kombes Pol. Muhammad Nuh Al-Azhar, dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna Farisadigital forensik dari Puslabfor Polri, Kombes Pol. Muhammad Nuh Al-Azhar, dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli digital forensik dari Puslabfor Polri Kombes Muhammad Nuh Al-Azhar menilai, DPR dan pemerintah tak perlu terburu-buru untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.

Menurut Nuh, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ulang untuk membentuk peraturan ini.

"Kalau memang enggak bisa selesai, hasilnya enggak bagus, ngapain?" ucap Nuh dalam diskusi "Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber" di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Memangnya mau buat jembatan, cepat-cepat supaya nanti diekspos, tapi bulan depan roboh," kata Nuh.

Baca juga: Ketua DPR Janji RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Selesai September 2019

Nuh menyebut, pemerintah dan DPR harus kembali memastikan kebermanfaatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Undang-undang itu harus dipastikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam waktu panjang. Sebab, aturan tersebut bakal diwariskan ke generasi mendatang.

"Hasil dari itu RUU punya manfaat untuk masyarakat atau tidak, jangan sampai kita dengan output tapi outcome-nya minim, buang-buang duit negara," ujar Ketua Association Forensic Digital Indonesia (AFDI) itu.

Tidak hanya itu, Nuh juga mengingatkan supaya pembentukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber tidak menyebabkan tumpang tindih hukum.

Sebab, ada potensi, munculnya undang-undang tersebut justru akan bertabrakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: RI Rugi Rp 478,8 Triliun akibat Serangan Siber, DPR Siapkan RUU KKS

Oleh karena itu, Nuh menegaskan, pembuatan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber tak perlu terburu-buru, apalagi dipaksakan.

"Kalau misalnya undang-undang itu dipaksakan dan kemudian timbul banyak polemik, kasihan negara, tahun-tahun ke depan ribut saja," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

"Jadi RUU Siber ini udah masuk Prolegnas 2019 dan akan kami selesaikan akhir September," kata Bambang, Senin (12/8/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X