Ketua DPR Janji RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Selesai September 2019

Kompas.com - 12/08/2019, 12:36 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menjanjikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu rancangan legislasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

"Jadi RUU Siber ini sudah masuk Prolegnas 2019 dan akan kami selesaikan di akhir September," kata Bambang dalam diskusi "Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber" di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Bambang menjelaskan, penyusunan substansi materi dan naskah akademik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ini sudah rampung.


Baca juga: Polri Dikabarkan Akan Patroli Siber di Grup WhatsApp, Ini 6 Faktanya

DPR juga sudah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Badan Siber Sandi Negara ( BSSN), untuk mempersiapkan penyusunan RUU ini.

"Tinggal kita menunggu penyelesaiannya pembahasan di alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Baleg (Badan Legislasi) DPR," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, aturan soal keamanan dan ketahanan siber ini penting di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Sebab, di satu sisi, teknologi yang canggih berdampak pada munculnya serangan siber dalam berbagai aspek.

"Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi hoaks dan segala macam, radikalisme, itu manipulasi mindset yang dibenamkan dalam kecanggihan yang sekarang ada," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Mewujudkan RUU Keamanan Siber yang Sejalan dengan HAM?

Sebelumnya, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. BSSN berharap, RUU ini selesai diundangkan tahun ini.

Desakan tersebut disampaikan mengingat urgennya perlindungan masyarakat atas serangan siber.

"BSSN mengharapkan RUU ini bisa diundangkan dengan segera. Karena apa, ini kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya juga untuk perlindungan terhadap masyarakat," kata Kepala Letjen (Purn) Hinsa Siburian.

Baca juga: BSSN Ingin RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Diundangkan Tahun Ini

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X