Ketua DPR Janji RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Selesai September 2019

Kompas.com - 12/08/2019, 12:36 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menjanjikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu rancangan legislasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

"Jadi RUU Siber ini sudah masuk Prolegnas 2019 dan akan kami selesaikan di akhir September," kata Bambang dalam diskusi "Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber" di Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Bambang menjelaskan, penyusunan substansi materi dan naskah akademik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ini sudah rampung.

Baca juga: Polri Dikabarkan Akan Patroli Siber di Grup WhatsApp, Ini 6 Faktanya

DPR juga sudah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Badan Siber Sandi Negara ( BSSN), untuk mempersiapkan penyusunan RUU ini.

"Tinggal kita menunggu penyelesaiannya pembahasan di alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Baleg (Badan Legislasi) DPR," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, aturan soal keamanan dan ketahanan siber ini penting di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Sebab, di satu sisi, teknologi yang canggih berdampak pada munculnya serangan siber dalam berbagai aspek.

"Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi hoaks dan segala macam, radikalisme, itu manipulasi mindset yang dibenamkan dalam kecanggihan yang sekarang ada," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Mewujudkan RUU Keamanan Siber yang Sejalan dengan HAM?

Sebelumnya, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. BSSN berharap, RUU ini selesai diundangkan tahun ini.

Desakan tersebut disampaikan mengingat urgennya perlindungan masyarakat atas serangan siber.

"BSSN mengharapkan RUU ini bisa diundangkan dengan segera. Karena apa, ini kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya juga untuk perlindungan terhadap masyarakat," kata Kepala Letjen (Purn) Hinsa Siburian.

Baca juga: BSSN Ingin RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Diundangkan Tahun Ini

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X