Airlangga: Tentu yang Sudah Bekerja Keras Mendapatkan Hal Khusus...

Kompas.com - 11/08/2019, 10:21 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partai politik yang sudah bekerja keras dalam memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 semestinya mendapatkan porsi dalam pemerintahan ke depan.

Pernyataan Airlangga dilontarkan menyusul wacana bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Kami punya basis bahwa koalisi itu sudah bekerja bersama-sama. Nah, tentu yang bekerja keras bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Arief Poyuono ke Istana, Makan Siang dengan Moeldoko

Soal kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kongres PDI-P kemarin yang dihubung-hubungkan dengan isu tersebut, Airlangga memandang, tidak ada yang spesial.

Bahkan meskipun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara itu beberapa kali menyebut nama Prabowo, Airlangga merasa, hal itu bukan sebuah hal yang luar biasa.

"Biasa aja. Karena itu kan namanya tergantung tuan rumah," kata Airlangga.

Saat ini, Airlangga memilih untuk enggan berandai-andai mengenai kemungkinan Gerindra bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Airlangga masih ingin melihat perkembangan politik ke depan.

"Tentu kami lihat. Kami tidak berandai-andai, karena ini berbasis pada komunikasi," kata Airlangga.

Baca juga: Kalla Nilai Sulit Gerindra Masuk Koalisi Tanpa Persetujuan Partai Lain

Ia menegaskan, koalisi pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Jokowi. Golkar pun terbuka terhadap pembahasan koalisi partai politik di dalam pemerintahan tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X