Kompas.com - 11/08/2019, 06:39 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024.

Prosesi pelantikan dilakukan pada penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Namun, struktur kepengurusan baru tersebut masih diisi oleh wajah-wajah lama. Setidaknya, 20 kader yang menjabat di periode sebelumnya kembali masuk ke dalam kepengurusan baru PDI-P.

Contohnya posisi sekretaris jenderal. Megawati masih memercayakan jabatan Sekjen pada Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Hasto Dua Kali Jadi Sekjen PDI-P Dinilai Bentuk Reward dari Mega

Politikus senior PDI-P Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen. Menurut dia, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Megawati dalam memilih posisi Sekjen.

Hasto dinilai berhasil membawa partai berlambang banteng itu menang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2014 dan 2019, PDI-P memeroleh suara terbanyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Tjahjo, Hasto juga dinilai berhasil saat menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dia dipilih kembali mungkin Ibu Ketum mempertimbangkan Pak Hasto sebagai Sekjen, menang Pemilu juga sebagai sekretaris tim sukses Pak Jokowi kan juga menang Pilpres," ujar Tjahjo di lokasi kongres.

Dua Anak Megawati

Dua anak Megawati, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani kembali terpilih dalam struktur kepengurusan.

Prananda ditunjuk Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Sebelumnya, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020. Ia juga menjadi Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi.

Sementara itu Puan dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan.

Puan sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Saat ini ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.