Dua Menteri Jokowi Masuk Susunan Pengurus Baru PDI-P Periode 2019-2024

Kompas.com - 10/08/2019, 11:28 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati  Soekarnoputri berfoto bersama struktur kepengurusan partai periode 2019-2024, Bali, Sabtu (10/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berfoto bersama struktur kepengurusan partai periode 2019-2024, Bali, Sabtu (10/8/2019).
|

SANUR, KOMPAS.com — Dua menteri Kabinet Kerja dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo masuk dalam susunan pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2019-2024.

Susunan pengurus baru itu diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019).

Dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manudia Yasonna Laoly.

Mega menunjuk Puan sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan, Pertahanan, dan Keamanan, sedangkan Yasonna ditunjuk sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan.

"Dia (Yasonna) nanti saya suruh urusi bukannya HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) saja pokoknya hukum itu lho. Hukum Indonesia ini sekarang sebetulnya menurut saya makin bisa sampai semua tingkat amburadul," kata Megawati.

Baca juga: Diumumkan Megawati, Ini Susunan Pengurus Baru PDI-P Periode 2019-2024

Megawati mengatakan, hal itulah yang menjadi dasarnya memilih Yasonna. Terlebih, kata Megawati, Kemenkumham pimpinan Yasonna empat kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu, Megawati tak menjelaskan alasan menunjuk Puan. Namun, ia bercerita tentang kegelisahan Puan yang menurutnya bingung akan ditugaskan di lembaga eksekutif ataupun legislatif dalam periode 2019-2024.

"Mbak Puan sudah bolak-balik nanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif? Ya ntar saja tunggu, sama-sama penting," ujar Mega.

Diberitakan sebelumnya, Mega telah mengumumkan dan melantik susunan pengurus DPP PDI-P periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI-P.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X