Kompas.com - 09/08/2019, 23:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyandingan data rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif di sejumlah TPS di Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Data yang disandingkan berupa formulir salinan C1 (pencatatan penghitungan suara di TPS) milik saksi parpol, dengan C1 plano milik KPU.

Hal ini menyusul dikabulkannya gugatan yang dimohonkan Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan II.

Baca juga: Sambil Menangis, Evi Apita Maya Ucapkan Syukur MK Tolak Gugatan Foto Caleg Cantik

"Memerintahkan termohon (KPU) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir model C1 plano untuk TPS-TPS di desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Dalam dalilnya, Nasdem menyebut telah terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara dalam formulir C1 milik KPU, khususnya pencatatan suara di Kecamatan Cikarang Barat. Kesalahan pencatatan suara ini diklaim merugikan Nasdem.

Atas kesalahan tersebut, Nasdem menyatakan keberatan. Keberatan itu lantas ditindaklanjuti dengan penghitungan suara ulang khusus di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat.

Namun demikian, setelah dihitung ulang, tetap terdapat pencatatan perolehan suara yang tidak sesuai antara KPU dan Nasdem. Ketidaksesuaian pencatatan perolehan suara itu terjadi di 3 TPS.

Untuk mendapatkan kepastian terhadap pencatatan perolehan suara, Mahkamah memandang bahwa perlu dilakukan penyandingan data salinan C1 dengan C1 plano.

Baca juga: MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di Sigi

"Untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinisip pemilu yang jujur dan adil," ujar Hakim MK I Dewa Gede Palguna.

Selain penyandingan data, Mahkamah juga memutuskan untuk membatalkan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dapil II.

Selanjutnya, Mahkamah juga memerintahkan KPU menetapkan perolehan suara hasil penyandingan data.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.