Survei Cyrus: 42,8 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Ajak Prabowo Gabung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 42,8 persen masyarakat menganggap presiden terpilih Joko Widodo perlu mengajak mantan pesaingnya pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto bergabung di pemerintahan. 

Itu merupakan hasil jajak pendapat yang dirilis lembaga survei Cyrus Network di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat (9/8/2019). 

Managing Director Cyrus Network, Eko David Afianto, menyatakan, keinginan masyarakat tersebut sebagian besar merupakan dampak pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada 13 Juli 2019 di Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. 

Baca juga: Cyrus Network: Masyarakat Terima Jika Parpol Pendukung Prabowo Dukung Pemerintah

"Sebagian besar responden, yakni sekitar 63 persen mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Dari pertemuan itu, 42,8 persen masyarakat menginginkan Jokowi mengajak Prabowo bergabung dengan pemerintah," ujar Eko.

Publik, lanjutnya, menganggap pertemuan perdana Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT merupakan langkah rekonsiliasi bangsa dan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.

Sebanyak 57,7 persen responden juga berharap ada pertemuan kedua, bahkan ketiga antara Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Gerindra: Ada Penumpang Gelap yang Gigit Jari karena Langkah Prabowo

Dalam hasil jajak pendapat itu pula, sebanyak 3,4 persen responden menilai Jokowi sangat perlu mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintah.

Di sisi lain, Eko mengemukakan, pihaknya juga menemukan bahwa ada kelompok masyarakat yang menganggap Jokowi tak perlu mengajak mantan danjen kopassus tersebut bergabung dengan pemerintahan ke depan.

"Ada 22,3 persen yang menganggap tidak perlu. Sementara ada 1,8 persen yang menganggap sangat tidak perlu jika Jokowi mengajak Prabowo harus bergabung nanti, " jelasnya.

Dalam rilis itu juga, ada sekitar 17,1 persen yang hanya menilai biasa saja jika Jokowi akan mengajak Prabowo bergabung.

Baca juga: Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019

Adapun Cyrus Network melaksanakan survei nasional pascapemilu pada 22-28 Juli 2019. Survei ini mengambil sampel 1.230 responden dk 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen. Sedangkan survei ini dibiayai secara mandiri.