Survei Cyrus: 42,8 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Ajak Prabowo Gabung Pemerintah

Kompas.com - 09/08/2019, 22:42 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama. Nyoman BudhianaPresiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 42,8 persen masyarakat menganggap presiden terpilih Joko Widodo perlu mengajak mantan pesaingnya pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto bergabung di pemerintahan. 

Itu merupakan hasil jajak pendapat yang dirilis lembaga survei Cyrus Network di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat (9/8/2019). 

Managing Director Cyrus Network, Eko David Afianto, menyatakan, keinginan masyarakat tersebut sebagian besar merupakan dampak pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada 13 Juli 2019 di Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. 

Baca juga: Cyrus Network: Masyarakat Terima Jika Parpol Pendukung Prabowo Dukung Pemerintah

"Sebagian besar responden, yakni sekitar 63 persen mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Dari pertemuan itu, 42,8 persen masyarakat menginginkan Jokowi mengajak Prabowo bergabung dengan pemerintah," ujar Eko.

Publik, lanjutnya, menganggap pertemuan perdana Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT merupakan langkah rekonsiliasi bangsa dan bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau jabatan.

Sebanyak 57,7 persen responden juga berharap ada pertemuan kedua, bahkan ketiga antara Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Gerindra: Ada Penumpang Gelap yang Gigit Jari karena Langkah Prabowo

Dalam hasil jajak pendapat itu pula, sebanyak 3,4 persen responden menilai Jokowi sangat perlu mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintah.

Di sisi lain, Eko mengemukakan, pihaknya juga menemukan bahwa ada kelompok masyarakat yang menganggap Jokowi tak perlu mengajak mantan danjen kopassus tersebut bergabung dengan pemerintahan ke depan.

"Ada 22,3 persen yang menganggap tidak perlu. Sementara ada 1,8 persen yang menganggap sangat tidak perlu jika Jokowi mengajak Prabowo harus bergabung nanti, " jelasnya.

Dalam rilis itu juga, ada sekitar 17,1 persen yang hanya menilai biasa saja jika Jokowi akan mengajak Prabowo bergabung.

Baca juga: Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019

Adapun Cyrus Network melaksanakan survei nasional pascapemilu pada 22-28 Juli 2019. Survei ini mengambil sampel 1.230 responden dk 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen. Sedangkan survei ini dibiayai secara mandiri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X