Kompas.com - 09/08/2019, 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemilihan presiden kembali digelar secara tak langsung. Presiden, kata Bambang, sebaiknya dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti pada Pemilu 1999.

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Bambang mengaku mendapat pertanyaan dan usulan dari publik terkait hal ini. Mekanisme pemilihan presiden seperti itu, bisa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Baca juga: Mendagri Usulkan Pileg dan Pilpres Dipisah

Salah satu alasan yang bisa merealisasikan presiden dipilih MPR, lanjut dia, adalah kerumitan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang juga mengakibatkan polarisasi tajam di masyarakat.

"Ini pertanyaan publik. Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja," tuturnya kemudian.

"Ini kan keinginan sebagian orang tapi apa enggak sebaiknya Cyrus juga uji ke publik. Kalau memang mau dikembalikan ke MPR ya UUD harus kita amandemen," sambungnya.

Baca juga: PKB: Kursi Pimpinan MPR Bergantung pada Arahan Presiden

Lebih lanjut, Bambang menyatakan, sistem pemilu apapun yang akan dijalankan harus sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat.

"Bagi kami di DPR dan MPR suara publik terbanyak yang kita dahulukan. Kita petakan suara publik secara demografi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat kita," imbuhnya.

Sistem ini juga diusulkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono. 

Hendro menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca juga: Hendropriyono Usul Presiden Kembali Dipilih MPR

Ia menyebut, tidak sedikit masyarakat yang kini berani mencaci-maki pemerintah hanya karena perbedaan pandangan politik.

"Menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya," kata Hendro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.