Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

Kompas.com - 09/08/2019, 19:34 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
- Supaya pembangunan pariwisata Danau Toba merata di tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, DPR mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba.

"Badan itu nanti akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini," kata Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (9/8/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai kepala badan, bukan direktur utama (Dirut).

Kepala badan itu pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian dia yang akan mengkordinasikan kepala–kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Baca juga: Instruksi Presiden, Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Danau Toba Dikebut

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

Perlu diketahui, kawasan Danau Toba merupakan prioritas pariwisata pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik.

Baca juga: Tumbuhkan Kompetisi, Tiga Akses Kawasan Danau Toba Dibangun

Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

Ibarat jari-jari, kata dia, di setiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia menyarankan pula ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba.

“Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com