KILAS

DPR: Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba Agar Pembangunan Merata

Kompas.com - 09/08/2019, 19:34 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) mengunjungi Dermaga Jety Samosir di kawasan Pantai Pasir Putih, Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Kedatangan Presiden itu untuk meninjau pengembangan wisata di kawasan Danau Toba yang akan dijadikan destinasi wisata berkelas dunia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) mengunjungi Dermaga Jety Samosir di kawasan Pantai Pasir Putih, Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Kedatangan Presiden itu untuk meninjau pengembangan wisata di kawasan Danau Toba yang akan dijadikan destinasi wisata berkelas dunia.


KOMPAS.com
- Supaya pembangunan pariwisata Danau Toba merata di tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, DPR mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba.

"Badan itu nanti akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini," kata Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (9/8/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai kepala badan, bukan direktur utama (Dirut).

Kepala badan itu pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian dia yang akan mengkordinasikan kepala–kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Baca juga: Instruksi Presiden, Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Danau Toba Dikebut

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

Perlu diketahui, kawasan Danau Toba merupakan prioritas pariwisata pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik.

Baca juga: Tumbuhkan Kompetisi, Tiga Akses Kawasan Danau Toba Dibangun

Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

Ibarat jari-jari, kata dia, di setiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia menyarankan pula ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba.

“Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X