Anggota Pansel Capim KPK: LHKPN Tak Bisa Jadi Alat Seleksi

Kompas.com - 09/08/2019, 17:23 WIB
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Hamdi Muluk berpendapat, laporan harta kekayaan negara ( LHKPN) tidak bisa dijadikan ukuran dalam menyeleksi capim KPK.

Menurut Hamdi, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap orang yang melamar sebagai capim KPK telah diminta mengisi lembar pernyataan yang salah satu poinnya mengenai kesediaan mengumumkan harta kekayaannya apabila terpilih sebagai komisioner KPK. 

Baca juga: Soal Lapor LHKPN, Capim KPK Ini Bilang Rezeki Orang Kok Diatur Undang-undang?

Jika tidak, kata dia, mereka tidak bisa diangkat sebagai pimpinan KPK terpilih.

"Sehingga LHKPN tidak bisa dijadikan alat seleksi. Tidak boleh dari awal kami minta LHKPN, karena itu melanggar fair treatment. Orang tidak mendapat treatment yang sama," kata Hamdi di Gedung Lemhanas, Jumat (9/8/2019).

Jika LHKPN diminta sejak awal, kata dia, hal tersebut melanggar undang-undang.

Menurut Hamdi, sebagaimana dijelaskan dalam UU tentang KPK, LHKPN akan diminta setelah kandidat capim terpilih sebagai 5 komisioner KPK. 

Sementara itu, dalam sistem rekrutmen, para pendaftar juga harus diperlakukan sama.

Apalagi, mereka yang daftar menjadi capim KPK ini tidak semuanya merupakan penyelenggara negara. 

"Jadi mereka yang terpilih harus tanda tangan di atas materai bahwa dia harus menyerahkan LHKPN. Itu ketika dia sudah terpilih. Kalau dia tidak ada syarat itu, kita gugurkan," ucap dia.

Baca juga: Soal Lapor LHKPN, Capim KPK Ini Bilang Rezeki Orang Kok Diatur Undang-undang?

Hal itulah, kata Hamdi, yang menjadi alasan Pansel Capim KPK tidak meminta LHKPN pada masa tahapan seleksi awal ini.

Dalam proses rekrutmen, menurut Hamdi, seleksi pertama yang dilakukan yakni dari dokumen, kedua adalah tes kompetensi, ketiga psikotes, dan keempat profile assessment.

"Setelah itu baru wawancara. Dalam wawancara track record dibuka semua dan bagi penyelenggara negara, ditanya bagaimana riwayat LHKPN mereka," kata Hamdi. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X