MK Tolak Gugatan Caleg Petahana Golkar untuk Pileg Sumut

Kompas.com - 09/08/2019, 15:37 WIB
Sidang gugatan Nasdem terkait kehilangan suara di luar negeri (Malaysia) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/8/2019) RYANA ARYADITA UMASUGISidang gugatan Nasdem terkait kehilangan suara di luar negeri (Malaysia) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak gugatan yang dimohonkan Partai Golkar untuk DPR RI Sumatra Utara daerah pemilihan II.

Keputusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar Jumat (9/8/2019).

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat.

Perkara ini mempersoalkan perolehan suara antar- caleg Golkar. Calon legislatif nomor urut 01, Rambe Kamarul Zaman menggugat perolehan suara caleg sesama Partai Golkar yang juga maju di dapil Sumut II, Lamhot Sinaga.

Baca juga: Kabulkan Gugatan Gerindra, MK Perintahkan KPU Hitung Ulang Suara 135 TPS di Sumut

Rambe yang merupakan caleg petahana ini mengklaim telah kehilangan 2.009 suara di tiga kecamatan di Kabupaten Nias Barat, yaitu Kecamatan Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara Rambe sebanyak 52.441. Namun, mantan Ketua Komisi II DPR RI itu mengklaim seharusnya mendapat 54.450 suara.

Dalam persidangan pemeriksaan di MK sebelumnya, KPU membantah seluruh dalil Rambe.

KPU justru menyebut, sempat terjadi penggelembungan suara untuk Rambe saat rekapitulasi suara pemilu di tingkat bawah.

Dugaan penggelembungan suara itu awalnya dilaporkan oleh caleg Golkar yang kini menjadi pihak terkait atas gugatan Rambe, Lamhot Sinaga.

Atas laporan itu, KPU Provinsi Sumatra Utara meminta KPU Kabupaten Nias Barat membuka kotak suara untuk Kecamatan Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe.

Pembukaan kotak suara lantas dilakukan saat proses rekapitulasi suara pileg di Kabupaten Nias Barat.

Dari situ, terbukti terjadi penggelembungan suara untuk Rambe sehingga kemudian dilakukan koreksi data.

Oleh karenanya, pada rekapitulasi suara hingga ke tingkat pusat, suara Rambe yang ditetapkan KPU sebanyak 52.441.

Baca juga: MK Bacakan Putusan Perkara Caleg Foto Cantik, Evi Apita Maya: Cuma Minta Restu Mama

Setelah mencermati permohonan Rambe, jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah menilai bahwa persoalan yang dipermasalahkan Rambe sebenarnya sudah diselesaikan saat proses rekapitulasi suara.

Dengan demikian, dalil Rambe dinyatakan tak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

"Dalil pemohon berkenaan dengan permasalahan di Kabupaten Nias Barat dan Tapanuli Tengah menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim MK Arief Hidayat.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X