Masinton Sebut PDI-P Incar Menteri Bidang Pertanian dan Pedesaan

Kompas.com - 09/08/2019, 14:28 WIB
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPolitisi PDI-P Masinton Pasaribu
|

SANUR, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut partainya mengincar kursi Menteri Pertanian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Masinton mengatakan, PDI-P pantas menduduki kedua kursi tersebut karena konstituen PDI-P umumnya berasal dari desa dan bekerja di sektor pertanian.

"Kalau kami sih berharap protofolio pertanian pedesaan itu (jatahnya) PDI Perjuangan karena di situ banyak konstituennya," kata Masinton di Sanur, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Sentilan-sentilan Megawati dalam Pidato Politik Kongres PDI-P di Bali

Masinton juga menyebut PDI-P layak kembali mengisi kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena menurutnya Yasonna Laoly berkinerja baik selama menjabat sebagai Menkumham.

Namun, Masinton menegaskan bahwa pemilihan menteri beserta jumlahnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih, Joko Widodo.

"Kalau nambah kan tinggal ditambah saja. Nambah itu kan tergantung presiden nanti nambahnya berapa, ya komposisinya siapa," ujar Masinton.

Sebelumnya, politikus PDI-P Puan Maharani menyebut partainya telah menyiapkan lebih dari sepuluh nama calon menteri untuk diserahkan kepada Jokowi.

Baca juga: Puan Maharani Akui Budi Gunawan Kerja Senyap demi Rekonsiliasi

Puan mengatakan, nama-nama tersebut sudsh dibahas dalam internal partai dan telah dikantongi oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin Presiden bilang bahwa inin s Allah PDI-P akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," ujar Puan di lokasi Kongres V PDI-P, Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X