JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan perbaikan PNS di segala sisi.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien serta mendapat penghasilan yang layak.
Beberapa upaya yang dimunculkan untuk membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien ialah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Baca juga: Asyik, PNS 4.0 Bisa Kerja dari Rumah dan Dapat Single Salary...
Hal ini sejalan dengan formasi PNS yang semakin didominasi oleh generasi milenial.
Kini, jumlah PNS dari generasi milenial mencapai 572.000 orang. Jumlah itu akan bertambah tiap tahunnya.
Sebab, dalam setiap rekrutmen, setidaknya diterima 200.000 PNS dari kalangan milenial.
Mereka, PNS dari kalangan milenial, mengikuti proses pendaftaran hingga seleksi secara online.
Baca juga: [POPULER MONEY] Menteri Era Soeharto Wafat | Wacana PNS Kerja dari Rumah
Karena itu, pemerintah mewacanakan nantinya PNS bisa bekerja dari rumah melalui teknologi informasi yang kian maju.
Hal itu disampaikan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-EB) Setiawan Wangsaatmaja, dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
"Nanti ada fleksibilitas dalam kerja. Kita sedang merencanakan itu. Kerja dari rumah bisa. Kerja dari ujung sana juga bisa. Tinggal ngatur semuanya bagaimana aturannya," ujar Iwan, sapaannya.
Baca juga: Ketimbang Single Salary PNS, Kemenkeu Nilai Lebih Penting Gaji Batas Bawah
Ia menilai hal itu realistis dilakukan lantaran semakin banyak formasi PNS yang diisi oleh generasi milenial yang melek teknologi informasi.
Karena sejak pendaftaran sampai dengan seleksi sampai akhir, mereka harus menggunakan sistem computerize semuanya. Setidaknya melek lah. Kurang lebih seperti itu," papar Iwan.
"Sekarang kita sudah mempunyai 572.000. Katakanlah setiap tahun nanti 200.000 formasi, 2024 kita sudah mulai seimbang. Dan kami yakin itulah yang menjadi tulang punggung kita," lanjut dia.
Baca juga: Kemenpan RB Susun Rencana agar PNS Bisa Kerja dari Rumah
Ia menambahkan, minat generasi milenial menjadi PNS sangat tinggi.
Hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah akun yang mengakses situs pendaftaran CPNS yang mencapai 4 juta.
Karena itu, pemerintah juga akan mengupayakan penghasilan yang layak bagi PNS dengan menyetarakan remunerasi gaji dan tunjang di setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
Hal ini berangkat dari kesenjangan remunerasi antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.
Baca juga: Wacana Single Salary ASN, Ini Kata Kemenpan RB
Akibatnya, PNS sulit dimutasi dengan kesenjangan gaji seperti itu.
Padahal, mutasi merupakan upaya pemerintah untuk menaruh salah satu PNS terbaik untuk membangun budaya kerja yang baik di tempat barunya.
Karenanya, Kemenpan RB tengah membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyetaraan gaji dan tunjangan ASN
Iwan menyatakan, pihaknya tengah menghitung besaran gaji dan tunjangan ASN agar terdapat penyetaraan di seluruh instansi dan daerah.
Baca juga: Gaji dan Tunjangan ASN akan Disetarakan, Pemerintah Godok Dasar Hukum
"Menghitung ini rupanya sangat amat perlu waktu karena semua berfluktuasi. Kami berharap sesegera mungkin. Kami inginya PP pensiun (tunjangan) dan PP gaji ini berbarengan (selesainya)," ujar Iwan, sapaannya, saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).
Iwan menambahkan, penetapan besaran gaji dan tunjangan ASN di setiap instansi dan daerah nantinya mengacu pada nilai kemahalan barang dan jasa di daerah tersebut, serta daya beli masyarakat daerahnya.
Baca juga: KSP Munculkan Wacana Single Salary untuk ASN
Dengan demikian, gaji dan tunjangan kementerian yang satu dengan yang lain serta pemerintah daerah yang satu dan lainnya tak jauh berbeda.
Saat ini pembahasan PP tersebut masih dilakukan Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan.
"Nanti kan ada indeksnya. Kami kan saat ini sedang melakukan survei dengan BPS. Jadi tingkat kemampuannya daerah itu seperti apa. Nah itu basic untuk menetapkan adalah tingkat kemahalan daerah," ujar Iwan.
"Dan juga dari kemampuan daya beli daerah tersebut seperti apa," lanjut dia.