Upaya Pemerintah Benahi PNS, dari Wacana Kerja di Rumah hingga Pemerataan Remunerasi

Kompas.com - 09/08/2019, 08:50 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelenggarakan Presidential Lecture di Gedung Istora Senayan, Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019). MURTI ALI LINGGAKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelenggarakan Presidential Lecture di Gedung Istora Senayan, Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan perbaikan PNS di segala sisi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien serta mendapat penghasilan yang layak.

Beberapa upaya yang dimunculkan untuk membuat kinerja PNS semakin efektif dan efisien ialah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Baca juga: Asyik, PNS 4.0 Bisa Kerja dari Rumah dan Dapat Single Salary...

 

Hal ini sejalan dengan formasi PNS yang semakin didominasi oleh generasi milenial.

Kini, jumlah PNS dari generasi milenial mencapai 572.000 orang. Jumlah itu akan bertambah tiap tahunnya.

Sebab, dalam setiap rekrutmen, setidaknya diterima 200.000 PNS dari kalangan milenial.

Mereka, PNS dari kalangan milenial, mengikuti proses pendaftaran hingga seleksi secara online.

Baca juga: [POPULER MONEY] Menteri Era Soeharto Wafat | Wacana PNS Kerja dari Rumah

 

Karena itu, pemerintah mewacanakan nantinya PNS bisa bekerja dari rumah melalui teknologi informasi yang kian maju.

Hal itu disampaikan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-EB) Setiawan Wangsaatmaja, dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Nanti ada fleksibilitas dalam kerja. Kita sedang merencanakan itu. Kerja dari rumah bisa. Kerja dari ujung sana juga bisa. Tinggal ngatur semuanya bagaimana aturannya," ujar Iwan, sapaannya.

Baca juga: Ketimbang Single Salary PNS, Kemenkeu Nilai Lebih Penting Gaji Batas Bawah

Ia menilai hal itu realistis dilakukan lantaran semakin banyak formasi PNS yang diisi oleh generasi milenial yang melek teknologi informasi.

Karena sejak pendaftaran sampai dengan seleksi sampai akhir, mereka harus menggunakan sistem computerize semuanya. Setidaknya melek lah. Kurang lebih seperti itu," papar Iwan.

"Sekarang kita sudah mempunyai 572.000. Katakanlah setiap tahun nanti 200.000 formasi, 2024 kita sudah mulai seimbang. Dan kami yakin itulah yang menjadi tulang punggung kita," lanjut dia.

Baca juga: Kemenpan RB Susun Rencana agar PNS Bisa Kerja dari Rumah

Ia menambahkan, minat generasi milenial menjadi PNS sangat tinggi.

Hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah akun yang mengakses situs pendaftaran CPNS yang mencapai 4 juta.

Karena itu, pemerintah juga akan mengupayakan penghasilan yang layak bagi PNS dengan menyetarakan remunerasi gaji dan tunjang di setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Hal ini berangkat dari kesenjangan remunerasi antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.

Baca juga: Wacana Single Salary ASN, Ini Kata Kemenpan RB

Akibatnya, PNS sulit dimutasi dengan kesenjangan gaji seperti itu.

Padahal, mutasi merupakan upaya pemerintah untuk menaruh salah satu PNS terbaik untuk membangun budaya kerja yang baik di tempat barunya.

Karenanya, Kemenpan RB tengah membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyetaraan gaji dan tunjangan ASN

Iwan menyatakan, pihaknya tengah menghitung besaran gaji dan tunjangan ASN agar terdapat penyetaraan di seluruh instansi dan daerah.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan ASN akan Disetarakan, Pemerintah Godok Dasar Hukum

"Menghitung ini rupanya sangat amat perlu waktu karena semua berfluktuasi. Kami berharap sesegera mungkin. Kami inginya PP pensiun (tunjangan) dan PP gaji ini berbarengan (selesainya)," ujar Iwan, sapaannya, saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Iwan menambahkan, penetapan besaran gaji dan tunjangan ASN di setiap instansi dan daerah nantinya mengacu pada nilai kemahalan barang dan jasa di daerah tersebut, serta daya beli masyarakat daerahnya.

Baca juga: KSP Munculkan Wacana Single Salary untuk ASN

 

Dengan demikian, gaji dan tunjangan kementerian yang satu dengan yang lain serta pemerintah daerah yang satu dan lainnya tak jauh berbeda.

Saat ini pembahasan PP tersebut masih dilakukan Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan.

"Nanti kan ada indeksnya. Kami kan saat ini sedang melakukan survei dengan BPS. Jadi tingkat kemampuannya daerah itu seperti apa. Nah itu basic untuk menetapkan adalah tingkat kemahalan daerah," ujar Iwan.

"Dan juga dari kemampuan daya beli daerah tersebut seperti apa," lanjut dia.

Kompas TV Setelah pemerintah memutuskan mengembalikan haknya sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael mendatangi Kantor Gubernur Sumbar. Sebelumnya Romi dibatalkan menjadi PNS karena kondisi disabilitasnya. Ia datang ditemani suami dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk mengucapkan terimakasih pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam memperjuangan haknya. Romi juga berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membantu mengawal percepatan SK CPNS nya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dengan telah dikembalikannya status kelulusan Romi semua masalah yang berkaitan dengan kasusnya dapat selesai. Pemerintah juga berharap kedepannya Kementerian PAN-RB dapat memberi penjelasan secara detail terkait aturan sehat jasmani dan rohani dalam seleksi CPNS agar permasalahan serupa tidak muncul lagi dikemudian hari. #CPNS #DokterRomi #DokterdenganDisabilitas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.