Ramai-ramai Minta Jatah Menteri...

Kompas.com - 09/08/2019, 07:27 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo ternyata telah membagi-bagi jatah kursi kabinet jilid II. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet menteri periode 2019-2024 tersebut.

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kami mengumpulkan pilihan jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," katanya seusai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019).

Baca juga: Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi


Namun, Jokowi nampaknya memprioritaskan partai tempatnya bernaung, PDI Perjuangan.

Dalam Kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2029), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri blak-blakan bahwa dirinya tak mau partainya hanya dapat empat menteri di kabinet jilid II.

Sebab, partai berlambang banteng tersebut menang dua kali berturut-turut dalam pemilu dan punya jasa besar dalam pencalonan Jokowi selama dua periode.

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Menanggapi pernyataan Megawati, Jokowi menyatakan, PDI-P akan mendapat  jatah menteri terbanyak dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2023.

"Yang jelas pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta kongres.

Jokowi tidak menyebut jumlah kursi menteri yang dialokasikan bagi PDI-P. Namun, sambil berseloroh, Jokowi mengaku telah memberikan jumlah kursi PDI-P lebih banyak dari partai lain pada Kabinet Kerja 2014-2019.

Baca juga: Saat Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi...

Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Sejumlah partai pendukung Jokowi terang-terangan menyodorkan nama-nama kader mereka sebagai pertimbangan untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

Namun, sebagian lain malu-malu mengakui bahwa mereka juga mempersiapkan nama sebagai pembantu Jokowi.

Berikut partai politik yang mengajukan nama-nama kader untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin:

1. Partai Golkar: Nama-nama Dikantongi Airlangga

Partai Golkar menyatakan siap menyediakan nama-nama untuk menjadi pembantu presiden di kabinet jilid II.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syazidly menyebut, nama-nama calon menteri dari partainya sudah ada di tangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Nama-nama Calon Menteri dari Golkar Sudah di Kantong Airlangga

Nama-nama tersebut akan disetor apabila sudah diminta presiden terpilih Joko Widodo.

"Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya mengajukan kader, Zainudin Amali, menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Baca juga: Akbar Tandjung: Airlangga Berprestasi Selama Memimpin Golkar

Informasi itu didengar Agung langsung dari Airlangga.

Agung menilai, Zainudin layak menjadi menteri karena merupakan kader Golkar yang tidak mempunyai cacat dari segi hukum hingga saat ini.

Pengalaman Zainudin di legislatif layak membawanya menduduki kursi eksekutif.

Bahkan, Agung juga setuju apabila sosok Zainudin duduk di kursi pimpinan DPR ataupun MPR meski ia lebih mendorong Zainudin duduk di eksekutif.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Soal Pilihan Menteri, Golkar Gudangnya Orang Kapabel

Sebelum Jokowi kembali terpilih, Agung pernah menyatakan bahwa partainya layak jika mendapat 4 atau 5 kursi menteri dalam periode pemerintahan berikutnya.

"Bahwa Partai Golkar tidak pernah kekeringan atau kekurangan kader mumpuni, yang cakap dan bisa bertanggung jawab dalam tugas-tugas ke depan, baik di eksekutif maupun legislatif," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Agung menyebut enam nama kader Golkar yang dinilai cocok menduduki kursi kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai mengajak 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) Partai Golkar untuk sowan ke Presiden Joko Widodo, Senin (1/7/2019) sore.  Agenda pertemuan itu berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan, Bogor. KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai mengajak 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) Partai Golkar untuk sowan ke Presiden Joko Widodo, Senin (1/7/2019) sore. Agenda pertemuan itu berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan, Bogor.

Baca juga: Golkar Sodorkan Zainudin Amali Jadi Menteri Jokowi

Nama-nama yang disebut Agung antara lain Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Keduanya telah menjabat sebagai anggota Kabinet Kerja dan dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai menteri.

Selain itu, Agung juga menyebut nama Ilham Habibie yang merupakan anak presiden ke-3 BJ Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kader Golkar Siap jika Diminta Jadi Menteri

Menurut Agung, nama-nama tersebut tidak diusulkan secara langsung oleh Dewan Pakar. Namun, nama-nama tersebut beredar di kalangan internal DPP Partai Golkar sebagai tokoh yang cocok mengisi posisi menteri.

"Tentu tidak bisa semua karena terbatas. Tetapi wajarlah, Golkar sebagai pemenang pemilu kedua mendapat 5 kursi," kata Agung.

2. PKB Ajukan 10 Nama

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyodorkan 10 nama kader kepada Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

Baca juga: PKB Belum Tahu soal Jatah Menteri, Tunggu Pertemuan Jokowi dan Koalisi

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menetukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa saja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: PKB: Kursi Pimpinan MPR Bergantung pada Arahan Presiden

Saat ditanya posisi menteri yang strategis untuk PKB, Daniel mengaku menginginkan kembali posisi Menteri Desa dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ya, ngga ada target. Tapi Menteri Desa mungkin karena memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak penddidikan," kata Daniel.

3. PPP Minta Tambah Jatah Menteri

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, Jokowi juga telah menyampaikan soal jatah menteri kepada partainya.

Namun, PPP selama ini tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan.

Mereka menyerahkan penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024 kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Menggelar Mukernas ke - 4 di Kota Serang, Banten, 19-20 Juli 2019Acep Nazmudin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Menggelar Mukernas ke - 4 di Kota Serang, Banten, 19-20 Juli 2019

Baca juga: Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

Meski begitu, PPP ingin jatah kursi menteri bertambah.

"PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Arsul.

Menurut Arsul, pada Pemilu 2014 PPP tak ikut berkerja memenangkan Jokowi, tetapi mendapatkan satu jatah kursi menteri yaitu Menteri Agama.

Baca juga: PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri Jatah Ketua MPR untuk Golkar

Saat ini, kata dia, PPP membantu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sehingga harusnya mendapatkan apresiasi lebih.

Bahkan, PPP termasuk partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

Meski begitu, PPP sepakat tak mengusulkan kader mereka, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri di kabinet jilid II.

Baca juga: PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

4. PDI-P Emoh Hanya 4 Menteri

PDI Perjuangan meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai lain dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Megawati pun telah terang-terangan meminta Jokowi saat menghadiri kongres PDI-P di Bali.

Baca juga: Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) Puan Maharani menilai, PDI-P layak mendapat kursi lebih banyak karena merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Ya kan sekarang PDI Perjuangan menangnya lebih banyak dari yang lain jadi harusnya dapatnya lebih banyak kursinya," kata Puan.

Puan megakui bahwa PDI-P sudah memegang sejumlah nama yang akan diajukan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi menteri.

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Dikasih Empat Kursi Menteri, Emoh!

Penetapan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).Dok. PDI-P Penetapan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Menurut Puan, PDI-P tidak menutup kemungkinan akan menyetor nama-nama profesional yang berasal dari eksternal partai untuk duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Tapi apakah itu dari internal atau profesional PDI Perjuangan, ini masih digodok," ujar Puan.

Padahal, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

5. Partai Nasdem Usulkan 11 Nama

Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dan PKB di DPR.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Menurut Taufiq, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kemungkinan jatah kursi yang diterima bertambah.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj.ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj.

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menegaskan bahwa partainya tidak meminta jatah menteri.

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kami minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh.

6. Partai Hanura Ajukan 50 Nama

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai calon menteri pada Kabinet Kerja Jilid II dari Joko Widodo.

Namun, jika partai diminta mengusulkan nama, Hanura akan mengajukan 50 nama.

Baca juga: Bertemu Jokowi, OSO Sodorkan 40 Kader Hanura Sebagai Menteri

"Menteri itu hak preogratif presiden jadi tidak bisa berandai-andai. Tapi kalau Partai Hanura disuruh mengusulkan, kami ajukan 50 orang," kata OSO seusai menghadiri halalbihalal Majelis Adat Budama Melayu (MABM) Kalbar, Sabtu (6/7/2019).

Dia juga menuturkan, hingga saat ini belum mendapat tawaran menteri untuk masuk kabinet.

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

OSO juga tak mau berandai-andai berapa jatah menteri dari partainya atau dari perwakilan putra daerah Kalimantan Barat untuk menjadi pembantu presiden hingga 5 tahun mendatang.

"Belum tahu (ada tidaknya tawaran menteri dari Kalimantan Barat)," ucapnya.

7. Partai Perindo Akan Ajukan Putri Hary Tanoe

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menyatakan, putri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, merupakan salah satu kandidat menteri dari partai tersebut.

Baca juga: Perindo: Kita Berharap yang Berkeringat untuk Jokowi yang Masuk Kabinet

Rofiq mengatakan, Perindo akan mengajukan nama Angela bila diminta presiden terpilih Joko Widodo untuk menyerahkan nama-nama kader Perindo yang layak menjadi menteri.

"Angela menjadi salah satu yang akan diajukan jika diminta. Kalau Pak Jokowi akan meminta, salah satunya yang diajukan Angela," kata Rofiq di Sentul, Minggu (14/7/2019).

Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Presiden Joko Widodo di beranda Istana Presiden Bogor, Sabtu (28/7/2018).KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Presiden Joko Widodo di beranda Istana Presiden Bogor, Sabtu (28/7/2018).

Rofiq tak menjabarkan jelas alasan Perindo akan mengajukan Angela. Namun, Rofiq menilai, keterwakilan kelompok milenial merupakan hal penting dalam susunan kabinet mendatang.

Baca juga: Bila Diminta Nama Calon Menteri, Perindo Ajukan Anak Hary Tanoe

"Menteri muda itu menjadi keharusan karena usia milenial itu banyak sekali. Jadi cukup besar, porsi milenial itu harus menjadi prioritas," ujar Rofiq.

Namun, Rofiq menegaskan Perindo tidak akan memaksakan kader-kadernya masuk dalam susunan kabinet.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Perindo Tak Akan Sodorkan Nama Menteri

Ia mengatakan, Perindo akan mendukung apa pun keputusan Jokowi.

"Prinsipnya Perindo tidak akan memberikan nama-nama. Tapi jika diminta akan kami sodorkan," kata dia.

8. PSI Tak Ngotot Ingin Jatah Menteri

Ketua Umum PSI Grace Natalie membawa rombongan kader partainya saat bertemu Jokowi di Istana Negara.

Dalam pertemuan itu, ia memperkenalkan para kader yang dianggap potensial menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Perkenalkan 44 Kader yang Dianggap Layak Jadi Menteri

"Kalau ada yang memang speknya dirasa cocok dengan kebutuhan Pak Jokowi ya kan beliau sudah lihat langsung dan berbincang, jadi ya kami tunggu," kata Grace.

Kendati demikian, Grace menegaskan bahwa PSI sama sekali tidak memaksakan Jokowi untuk mengambil kadernya sebagai menteri.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Ingin Dapat Saran Konkret untuk Besarkan Partai

Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. KOMPAS.com/Ihsanuddin Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

PSI memercayakan sepenuhnya kepada Presiden dalam menyusun kabinet baru untuk periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

"Kalau beliau merasa berkenan ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Kami akan tetap full support beliau, no matter what," ujar Grace.

9. PKPI Persiapkan Diaz Hendropriyono sebagai Menteri

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan mengatakan, sejak awal, partainya berkomitmen memberi dukungan tanpa syarat.

Mereka tak meminta maupun melobi Jokowi agar memilih kader PKPI sebagai salah satu pembantu Jokowi.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Disiapkan PKPI Jadi Menteri Jokowi

Meski begitu, Verry mengakui mereka sudah mempersiapkan kader terbaik partai jika suatu saat diminta Jokowi.

"Ketika bicara soal komposisi kabinet, tentu saja kami pada posisi menyiapkan kader terbaik. Jadi ketika diminta, kader terbaik sudah disiapkan," ujar Verry kepada Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).KOMPAS.com/Ambar Nadia Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Kader terbaik yang dimaksud ialah Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PKPI Ajukan Sejumlah Nama untuk Jadi Menteri

Keseluruhan partai pun sepakat jika Diaz yang akan dipersiapkan jika nanti PKPI ditawarkan Jokowi mengisi kabinet jilid II.

"Kebulatan tekad kami di PKPI, beliaulah (Diaz) yang akan didorong bilamana diberi kesempatan untuk membantu presiden. Beliau yang paling tepat di posisi itu," kata Verry.

Meski begitu, Verry mengaku partainya belum memikirkan posisi menteri apa yang diinginkan PKPI.

10. PBB Akan Usung Yusril Ihza Mahendra

Saat menghadiri undangan Presiden Jokowi di Istana Negara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra membawa serta 45 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PBB.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Namun, Yusril membantah pertemuan itu menyinggung soal jatah menteri dari PBB. Ia memastikan, PBB tidak akan meminta jatah kursi menteri.

"Kami pun tidak enak kalau harus menyodorkan sesuatu ya. Lebih baik bersifat pasif saja. Terserah Presiden, jadi Presiden akan memilih siapa akan menunjuk siapa, ya sudah," kata Yusril.

Baca juga: Yusril: Kalau Diminta Jadi Menteri, Saya Tidak Menolak

Meski begitu, Yustril tak memungkiri bahwa partainya memiliki banyak kader yang pantas menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.

Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut salah satu sosok profesional yang layak duduk di kursi menteri adalah ketua umum mereka Yusril Ihza Mahendra.

"Beliau mumpuni dan beliau menurut saya berpengalaman dan cukup punya pengalaman untuk membangun bangsa bersama Pak Jokowi," kata Afriansyah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X