Ramai-ramai Minta Jatah Menteri...

3. PPP Minta Tambah Jatah Menteri

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, Jokowi juga telah menyampaikan soal jatah menteri kepada partainya.

Namun, PPP selama ini tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan.

Mereka menyerahkan penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024 kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

Baca juga: Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

Meski begitu, PPP ingin jatah kursi menteri bertambah.

"PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Arsul.

Menurut Arsul, pada Pemilu 2014 PPP tak ikut berkerja memenangkan Jokowi, tetapi mendapatkan satu jatah kursi menteri yaitu Menteri Agama.

Baca juga: PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri Jatah Ketua MPR untuk Golkar

Saat ini, kata dia, PPP membantu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sehingga harusnya mendapatkan apresiasi lebih.

Bahkan, PPP termasuk partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

Meski begitu, PPP sepakat tak mengusulkan kader mereka, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri di kabinet jilid II.

Baca juga: PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Sebab, Lukman sudah menjabat sebagai Menteri Agama sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 2014.

"Sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Arsul.

4. PDI-P Emoh Hanya 4 Menteri

PDI Perjuangan meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai lain dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Megawati pun telah terang-terangan meminta Jokowi saat menghadiri kongres PDI-P di Bali.

Baca juga: Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) Puan Maharani menilai, PDI-P layak mendapat kursi lebih banyak karena merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Ya kan sekarang PDI Perjuangan menangnya lebih banyak dari yang lain jadi harusnya dapatnya lebih banyak kursinya," kata Puan.

Puan megakui bahwa PDI-P sudah memegang sejumlah nama yang akan diajukan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi menteri.

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Dikasih Empat Kursi Menteri, Emoh!

Dok. PDI-P Penetapan Megawati sebagai ketua umum dilakukan secara tertutup dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Menurut Puan, PDI-P tidak menutup kemungkinan akan menyetor nama-nama profesional yang berasal dari eksternal partai untuk duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Tapi apakah itu dari internal atau profesional PDI Perjuangan, ini masih digodok," ujar Puan.

Padahal, sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengklaim, partainya tak meminta jatah kursi menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Sebab, mereka yakin, Jokowi akan memberikan yang terbaik.

"Belum pernah setahu saya dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta. Tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik," kata Eriko di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

5. Partai Nasdem Usulkan 11 Nama

Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufiqulhadi mengatakan, partainya pantas mengusulkan 11 jatah kursi menteri dalam kabinet 2019-2024 yang dipimpin Joko Widodo.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Perhitungan ini didapat dari perbandingan jumlah perolehan kursi antara Nasdem dan PKB di DPR.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (kursi menteri)," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pemilu 2014.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Menurut Taufiq, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan kemungkinan jatah kursi yang diterima bertambah.

ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj.

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menegaskan bahwa partainya tidak meminta jatah menteri.

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kami minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh.

6. Partai Hanura Ajukan 50 Nama

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai calon menteri pada Kabinet Kerja Jilid II dari Joko Widodo.

Namun, jika partai diminta mengusulkan nama, Hanura akan mengajukan 50 nama.

Baca juga: Bertemu Jokowi, OSO Sodorkan 40 Kader Hanura Sebagai Menteri

"Menteri itu hak preogratif presiden jadi tidak bisa berandai-andai. Tapi kalau Partai Hanura disuruh mengusulkan, kami ajukan 50 orang," kata OSO seusai menghadiri halalbihalal Majelis Adat Budama Melayu (MABM) Kalbar, Sabtu (6/7/2019).

Dia juga menuturkan, hingga saat ini belum mendapat tawaran menteri untuk masuk kabinet.

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet