Ketua KPK Sebut Telah Tandatangani Sprindik Tersangka Baru e-KTP

Kompas.com - 09/08/2019, 05:39 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.ABRIAWAN ABHE Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo menyatakan telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka baru kasus korupsi e-KTP.

Agus menyebut tersangka baru kasus korupsi e-KTP itu berasal dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta.

"Sudah ada, nanti diumumkan, sprindiknya sudah saya tanda tangani. Ada swasta, ada PNS," ujar Agus saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Markus Nari Segera Disidang Terkait Kasus E-KTP


Kendati demikian, Agus tidak menjelaskan lebih detail mengenai waktu kapan diumumkannya identitas tersangka baru tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyampaikan, pihaknya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP).

"Nanti kita ekspos, kita sudah gelar perkara, tinggal umumkan. Yang jelas lebih dari dua (tersangka)," kata Saut, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Diperiksa Terkait Kasus E-KTP, Yasonna Dikonfirmasi soal Markus Nari dan Risalah Rapat

Saut belum mau membocorkan nama tersangka tersebut. Ia mengaku masih menunggu kesiapan internal KPK sebelum mengungkap nama-nama itu ke publik.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini menjerat sejumlah pejabat, salah satunya mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Adapun Setya Novanto divonis 15 tahun penjara akibat keterlibatannya dalam kasus e-KTP.

Baca juga: Jadi Saksi Kasus E-KTP, Politisi PDI-P Ditanya KPK soal Rapat Komisi II

Setya dianggap menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara, menyalahgunakan wewenang yang dilakukan bersama-sama pihak lain dalam proyek e-KTP.

Novanto dianggap memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Ia mengintervensi proyek pengadaan tahun 2011-2013 itu bersama-sama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X