Kompas.com - 08/08/2019, 17:17 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo menghadiri Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

"Yang jelas (kursi menteri untuk PDI-P) pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," kata Jokowi ketika berpidato di acara Kongres ke-V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

Pernyataan Jokowi disambut sorak sorai dan tepuk tangan peserta kongres.

Jokowi tidak merinci berapa jumlah kursi menteri yang akan ia percayakan pada kader partai berlambang banteng hitam moncong putih tersebut.

Baca juga: Di Kongres PDI-P, Presiden Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Sahabat

Namun, Jokowi berseloroh bahwa yang dimaksud mendapatkan kursi menteri terbanyak itu juga bisa didasarkan pada jatah kursi menteri kepada partai politik pengusungnya yang lain.

Artinya, apabila parpol pengusungnya yang lain mendapatkan jatah dua, maka jatah untuk PDI-P bisa jadi hanya empat. 

"Tadi Bu Mega kan menyampaikan ya, jangan empat (orang menteri) dong. Tapi kalau (partai) yang lain dua dan PDI-P empat kan sudah dua kali (lipat) juga," ujar Jokowi sembari tertawa.

Peserta kongres ikut tertawa sambil bertepuk tangan mendengar kelakar Jokowi itu.

Jawaban untuk Megawati

Pernyataan Jokowi itu merespons pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya dalam panggung yang sama. 

Megawati menegaskan, jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin, harus banyak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.