Asisten Anggota DPR Ditangkap, Fadli Zon Tunggu Keterangan KPK

Kompas.com - 08/08/2019, 15:40 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap pejabat negara di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

KPK mengamankan 11 orang, termasuk salah satu orang kepercayaan anggota DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan investasi. 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku belum mengetahui terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. Ia mengatakan, akan menunggu pengumuman resmi KPK.

Baca juga: 4 Fakta OTT Terkait Impor Bawang Putih oleh KPK

"Nanti kita tunggu lah perkembangan selanjutnya sampai sejauh mana, apa yang terjadi, nanti setelah ada pengumuman resmi nanti kita lihat," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Fadli mengatakan, OTT yang sering menimpa anggota DPR merupakan urusan pribadi setiap legislator.

Sebagai pimpinan DPR, kata Fadli, dirinya hanya bisa mengimbau agar seluruh anggota dewan tidak korupsi.

"Kita tidak bisa membatasi yang urusan individual itu kecuali hanya mengimbau. Jadi bukan yang bersifat institusional baik itu DPR termasuk komisi VI. Saya kira itu urusannya individual," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli mengkritik praktek impor bawang yang dinilai banyak mafia yang memanfaatkan kebijakan impor, sehingga merugikan petani bawang.

Baca juga: OTT KPK, Orang Kepercayaan Anggota DPR Ditangkap

"Ya kalau menurut saya impor-impor ini banyak masalah. Karena di dalam setiap impor itu seringkali terjadi perburuan rente," tuturnya

"Perburuan rente itu terkait harga yang memang disparitasnya cukup tinggi dan menurut saya ini yang sebenarnya kami sangat sayangkan. Impor bawang sendiri kan memukul petani bawang kita, apalagi di saat panen," pungkasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Nasional
KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

Nasional
UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

Nasional
UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

Nasional
993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

Nasional
Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

Nasional
KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X