Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 08/08/2019, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Kongres V PDI-P, Bali, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo memberikan sambutan di Kongres V PDI-P, Bali, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mendapat jatah menteri terbanyak dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2023.

Jokowi menjamin hal tersebut di hadapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat memberi sambutan dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

"Yang jelas pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta kongres.

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Dikasih Empat Kursi Menteri, Emoh!

Jokowi tidak menyebut jumlah kursi menteri yang dialokasikan bagi PDI-P. Namun, sambil berseloroh, Jokowi mengaku telah memberikan jumlah kursi PDI-P lebih banyak dari partai lain pada Kabinet Kerja periode 2014-2019.

"Tadi Bu Mega kan menyampaikan ya, jangan empat (orang menteri) dong. Tapi kalau (partai) yang lain dua dan PDI-P empat kan sudah dua kali (lipat)," ujar Jokowi.

Baca juga: Cerita Megawati Pernah Ditawari Kursi Menteri oleh SBY...

Sebelumnya, Megawati "menagih" jatah menteri PDI-P kepada Jokowi saat membacakan pidato politiknya. Menurut Mega, PDI-P layak.

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Lha iyalah. Jangan nanti, "Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, nanti saya kasih empat ya". Emoh, tidak mau," kata Megawati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Nasional
BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Nasional
Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Nasional
KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

Nasional
Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X