Kompas.com - 08/08/2019, 13:54 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik di Kongres V PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019). Dok. PDI-PKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik di Kongres V PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh bangsa Indonesia, terutama para kadernya, untuk menjaga persatuan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 2020.

Hal ini ia sampaikan pada Kongres V PDI-P yang digelar di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Kamis (8/8/2019).

"Ingat, tahun depan kita sudah memasuki kembali agenda pemilihan umum, yakni pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 atau pilkada," ujar Megawati, Kamis.

Megawati mengatakan, pilkada serentak merupakan salah satu agenda besar bangsa Indonesia.

Baca juga: Kata Megawati ke Prabowo: Nanti 2024 Tempur Lagi, Siap?

Pesta demokrasi tahun depan untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur di 9 Provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten yang berada di 32 provinsi, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 37 kota yang berada di 18 provinsi.

"Banyak lho," kata Mega.

"Bayangkan jika fenomena disintegrasi di Pemilu 2019 justru menguat di pilkada serentak 2020 dan kemudian menjadi air, air bah yang tak terbendung. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Harus kita renungkan bersama," lanjut dia.

Megawati pun mengimbau semua kader untuk tetap menjaga persatuan dan tidak memaknai kemenangan pada Pemilu 2019 sebagai kemenangan pribadi.

"Jika hal itu terjadi, lalu apa makna sebenarnya kaidah kemenangan pada pemilihan umum bagi rakyat, bangsa, dan negara? Siapa yang menderita? Bukan kaum elite, tetapi rakyat kita," ujar Megawati.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X