Bukti C1 Banyak Coretan, Gugatan Nasdem Ditolak MK

Kompas.com - 08/08/2019, 12:57 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak permohonan sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan VI, Nusa Tenggara Barat.

Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa hasil pileg yang digelar Kamis (8/6/2019).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di MK, Jakarta Pusat.

Baca juga: Kamis, MK Putuskan 66 Gugatan Hasil Pileg

Dalam dalilnya, Nasdem mengklaim kehilangan suara di sejumlah TPS di Kecamatan Palibelo dan Belo.

Suara tersebut, menurut Nasdem, dipindahkan ke Hanura sehingga suara mereka bertambah dari yang seharusnya.

Sebagai alat bukti, Nasdem membawa formulir catatan penghitungan suara (C1) yang dimiliki saksi mereka dari TPS-TPS yang dipersoalkan.

Baca juga: Sidang Hari Ke-2 Pembacaan Putusan MK, Baru 5 Gugatan Pileg Dikabulkan

 

Dalam persidangan sebelumnya didapati fakta bahwa pencatatan suara di formulir C1 milik Nasdem itu berbeda dengan pencatatan suara di formulir C1 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah mencermati, Mahkamah tidak yakin akan kebenaran formulir C1 yang dibawa oleh Nasdem. Sebab, di formulir tersebut terdapat banyak coretan dan bekas tipe-x.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Keponakan Prabowo, Ini Sebabnya...

"Sebagian bukti yang diajukan oleh pemohon memiliki banyak coretan dan bekas tipe-x basah yang kemudian dicantumkan angka-angka baru di atasnya. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti formulir C1 yang diajukan pemohon," kata hakim Wahiduddin Adams.

Sebaliknya, Mahkamah meyakini formulir C1 milik KPU dan Bawaslu adalah data yang benar.

"Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," ujar Wahiduddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Nasional
Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Nasional
OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X