5 Perayaan Unik Upacara Bendera 17 Agustus

Kompas.com - 08/08/2019, 10:45 WIB
Bendera Indonesia. ThinkstockBendera Indonesia.

KOMPAS.com - Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus selalu menjadi momen spesial bagi seluruh warga Indonesia.

Selain secara formal diperingati dengan upacara bendera di atas lapangan, banyak warga yang merayakannya dengan cara yang tidak biasa.

Berikut upacara kemerdekaan yang pernah dilakukan di tempat yang tidak biasa:

1. Upacara Bendera di Tempat Sampah

Sekelompok pegiat lingkungan hidup di Kota Solo mengadakan upacara bendera di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosari, Solo pada 17 Agustus 2017.

Proses acara upacara tersebut sama seperti upacara bendera pada umumnya. Hanya saja peralatan yang digunakan terbilang sederhana.

Mereka menggunakan bambu dan tali tambang sebagai tiang bendera.

Baca juga: 3 Destinasi di Jakarta untuk Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia

Upacara berjalan dengan khidmat meski dilakukan di tengah bau yang menyengat. Aksi tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian Indonesia.

2. Upacara di Bawah Laut

Jika upacara lazimnya dilakukan di daratan, maka hal itu tidak berlaku bagi sekelompok komunitas penyelam di Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur pada 2017.

Mereka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di bawah laut dengan kedalaman 20 meter di perairan sekitar Pulau Birah Birahan.

Pulau tersebut merupakan destinasi wisata tersembunyi di Kutai Timur, tetapi sebagian terumbu karang rusak akibat bom.

Selain menggelar upacara, mereka juga melakukan penanaman terumbu karang yang membentuk formasi angka 72 (usia Indonesia).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X