Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Pak Jokowi Sudah Sampaikan soal Jatah Menteri

Kompas.com - 08/08/2019, 07:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan kepada PPP mengenai jatah kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 

PPP pun menyiapkan kader terbaik untuk mengisi posisi menteri. 

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah cost-nya yang akan diberikan, tetapi belum menyampaikan posnya apa. Nah, kami lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PBB Mengaku Tak Enak Minta Jatah Menteri

Dengan begitu, kata Arsul, PPP tak kesulitan dalam mempersiapkan kader yang akan mengisi posisi di kementerian.

Arsul mencontohkan, PPP akan kesulitan jika presiden tiba-tiba menunjuk untuk mengisi posisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Sebab, kalau pos menteri pemberdayaan perempuan, masak yang ajukan Pak Arsul Sani itu engga bisa juga," ujar dia.

Ketika ditanya apakah PPP ingin mempertahankan posisi menteri di Kementerian Agama, Arsul menyerahkan pos-pos menteri tersebut kepada presiden Joko Widodo.

Adapun saat ini posisi Menteri Agama dijabat Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.

"Enggak ada istilah ingin mempertahankanlah, portofolio apa itu kan sepenuhnya bagian dari hak prerogratif presiden. Ya kami serahkan saja kepada presiden soal itu," ucap dia.

Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Baca juga: Saat Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi...

Salah satu agendanya, menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

PKB telah menyodorkan 10 nama kepada Jokowi. PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan, tetapi ingin jatah kursi menteri bertambah.

PDI-P, Golkar, dan Nasdem juga memiliki target untuk mendapatkan jatah kursi lebih besar dalam kabinet kerja jilid II.

Meskipun demikian, partai-partai koalisi pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya penentuan pembagian kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com