Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/08/2019, 05:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Auriga Nusantara, Hendrik Siregar menganggap padamnya listrik serentak di sebagian Jawa, Minggu (4/8/2019) lalu harus menjadi momentum bagi PLN untuk berbenah.

Menurut dia, perlu ada evaluasi kepada seluruh sumber daya manusia di dalamnya.

Tak hanya terkait dengan pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat, tapi juga karena jajaran direksinya yang "akrab" dengan korupsi.

"Dari pucuk pimpinan ke bawah kental sekali aroma korupsi, tidak transparan. Jadi seluruh SDM-nya harus dievaluasi semua," ujar Hendrik dalam diskusi di kantor YLBHI Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Soal Blackout, Pengamat: Jangan Cuma Salahkan PLN

Hal terbaru, menurut Hendrik, ada Sofyan Basyir yang baru lengser dari posisi Direktur Utama setelah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sofyan Basir diduga terlibat korupsi dalam proyek PLTU Riau 1.

Sebelumnya, ada Direktur Utama PLN periode 2001-2008 Eddie Widiono yang divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi proyek outsourching Costumer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang.

Selain itu, Direktur Utama PLN Nur Pamudji periode 2011-2014 dijerat dalam kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) high speed diesel (HSD).

Dahlan Iskan juga pernah dijadikan tersangka untuk dugaan korupsi yang dilakukan selama menjabat Direktur Utama PLN. Namun, setelah mengajukan praperadilan dan menang, status tersangka itu lepas.

Baca juga: Fadli Zon: Harus Ada Batas Waktu bagi PLN Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik

Hendrik mengatakan, untuk mengelola PLN, tak cukup dari segi manajemen konflik saja, tapi juga SDM-nya.

"Sebaik apa pun sistemnya, kalau orangnya beritikad tidak baik, maka jadi korupsi," kata Hendrik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com