Abraham Samad Sarankan Pansel Capim KPK Tegas soal Kepatuhan LHKPN

Kompas.com - 07/08/2019, 22:27 WIB
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan saat dialog bersama Jurnalis Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (15/4). Dalam dialog tersebut Abraham Samad membahas berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya di Indonesia serta arah bangsa Indonesia kedepan. ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoMantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan saat dialog bersama Jurnalis Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (15/4). Dalam dialog tersebut Abraham Samad membahas berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya di Indonesia serta arah bangsa Indonesia kedepan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyarankan Pansel calon pimpinan KPK memberikan tenggat waktu bagi capim KPK berlatar belakang penyelenggara mengenai penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara ( LHKPN).

"Pansel perlu tegas memberikan deadline kepada orang-orang yang belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Jadi harus ada deadline," ujar Samad usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

"Misalnya mereka tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya kalau belum masukan LHKPN atau tidak boleh mengikuti tahapan terakhir. Harus ada mekanisme seperti itu yang dibangun," lanjut dia.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, Koalisi Keberatan Capim Belum Lapor LHKPN

Menurut dia, dengan melaporkan LHKPN, maka publik dapat mengetahui berapa besaran harta yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara.

Dari harta yang terlihat di LHKPN, kata dia, publik kemudian bisa menelusuri tentang profil dari pendapatan yang bersangkutan.

Samad mengatakan, dalam hal ini, ketegasan pansel diperlukan karena LHKPN sangat penting untuk mengukur kejujuran dan komitmen seseorang terhadap pemberantasan korupsi.

"Kalau antara LHKPN dengan profil gaji mereka tidak seimbang, maka itu ada sesuatu dengan harta yang dimilikinya. Itu bisa jadi pertimbangan," terang dia.

Baca juga: KPK: 13 dari 40 Capim KPK Belum Laporkan LHKPN

Sebagai capim KPK, menyerahkan LHKPN merupakan kewajiban moril untuk menyampaikan sesuatu kepada publik mengenai harta mereka.

"Sehingga semua harus clear dulu. Kalau ini tidak clear, maka saya khawatir nanti pimpinan KPK itu menjadi pimpinan KPK yang tidak mendapat dukungan dan kepercayaan kuat dari masyarakat. Itu berbahaya bagi kelangsungan KPK ke depan," jelas dia.

Diketahui saat ini, dari 40 orang yang lolos capim KPK, sebagian di antaranya ada yang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan bahwa baru 27 orang saja capim KPK yang telah melaporkan harta kekayaannya. Sementara 13 orang lainnya belum melaporkan harta kekayaan tersebut.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X