Abraham Samad Sarankan Pansel Capim KPK Tegas soal Kepatuhan LHKPN

Kompas.com - 07/08/2019, 22:27 WIB
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan saat dialog bersama Jurnalis Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (15/4). Dalam dialog tersebut Abraham Samad membahas berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya di Indonesia serta arah bangsa Indonesia kedepan. ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoMantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan saat dialog bersama Jurnalis Yogyakarta di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (15/4). Dalam dialog tersebut Abraham Samad membahas berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya di Indonesia serta arah bangsa Indonesia kedepan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyarankan Pansel calon pimpinan KPK memberikan tenggat waktu bagi capim KPK berlatar belakang penyelenggara mengenai penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

"Pansel perlu tegas memberikan deadline kepada orang-orang yang belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Jadi harus ada deadline," ujar Samad usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

"Misalnya mereka tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya kalau belum masukan LHKPN atau tidak boleh mengikuti tahapan terakhir. Harus ada mekanisme seperti itu yang dibangun," lanjut dia.

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, Koalisi Keberatan Capim Belum Lapor LHKPN

Menurut dia, dengan melaporkan LHKPN, maka publik dapat mengetahui berapa besaran harta yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara.

Dari harta yang terlihat di LHKPN, kata dia, publik kemudian bisa menelusuri tentang profil dari pendapatan yang bersangkutan.

Samad mengatakan, dalam hal ini, ketegasan pansel diperlukan karena LHKPN sangat penting untuk mengukur kejujuran dan komitmen seseorang terhadap pemberantasan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau antara LHKPN dengan profil gaji mereka tidak seimbang, maka itu ada sesuatu dengan harta yang dimilikinya. Itu bisa jadi pertimbangan," terang dia.

Baca juga: KPK: 13 dari 40 Capim KPK Belum Laporkan LHKPN

Sebagai capim KPK, menyerahkan LHKPN merupakan kewajiban moril untuk menyampaikan sesuatu kepada publik mengenai harta mereka.

"Sehingga semua harus clear dulu. Kalau ini tidak clear, maka saya khawatir nanti pimpinan KPK itu menjadi pimpinan KPK yang tidak mendapat dukungan dan kepercayaan kuat dari masyarakat. Itu berbahaya bagi kelangsungan KPK ke depan," jelas dia.

Diketahui saat ini, dari 40 orang yang lolos capim KPK, sebagian di antaranya ada yang belum melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan bahwa baru 27 orang saja capim KPK yang telah melaporkan harta kekayaannya. Sementara 13 orang lainnya belum melaporkan harta kekayaan tersebut.

 

Kompas TV Koalisi masyarakat sipil kawal capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 40 nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos tes psikologi oleh pansel capim KPK. Beberapa nama calon pimpinan KPK yang diloloskan oleh pansel capim KPK dinilai masih memiliki persoalan hukum yang belum tuntas. Tak hanya itu, ada beberapa nama calon pimpinan KPK yang dinilai tidak taat menyerahkan LHKPN. Koalisi masyarakat sipil kawal capim KPK akan menyerahkan surat keberatan terhadap Presiden Joko Widodo terkait hasil seleksi capim KPK. #CAPIMKPK #PIMPINANKPK #LHKPN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Nasional
UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

Nasional
UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Nasional
Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.