KILAS

Ada Agenda Penting, DPR Minta Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat

Kompas.com - 07/08/2019, 15:28 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan arahan pada apel persiapan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia DPR RISekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan arahan pada apel persiapan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia

KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar meminta satuan pengamanan dalam (pamdal) untuk meningkatkan pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengingat DPR akan melaksanakan sejumlah agenda penting.

Salah satunya adalah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Jumat (16/8/2019).

Hal tersebut dikatakan Indra saat memberikan arahan pada apel persiapan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia bersama seluruh pamdal dan Sekretariat Jenderal DPR/MPR/DPD di Kompleks Parlemen, Rabu (7/8/2019).

Tak hanya pamdal, dirinya juga turut mengimbau seluruh karyawan di lingkungan kerja Kompleks Parlemen untuk melakukan hal serupa.

Baca juga: DPR Ingin Pembangunan 4 Pelabuhan di Bali Dipercepat

“Tidak kalah penting adalah peran serta kita semua menciptakan keamanan dan ketertiban,” ucap dia sesuai rilis yang Kompas.com terima.

Ke depan, kata dia, tuntutan kinerja satuan pamdal akan semakin tinggi karena akan ada sejumlah agenda penting, antara lain menjamin pengamanan kegiatan Dewan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Rapat Paripurna.

"Kinerja harus ditingkatkan agar terhindar dari gangguan atau ancaman, baik terorisme, bahaya kebakaran, maupun lainnya," kata Indra.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X