Belum Matang, Ahli Sebut Isu Pindah Ibu Kota Justru Mengundang Polemik

Kompas.com - 07/08/2019, 14:51 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rencana Pemerintah memindahkan ibu kota sebagai keputusan yang kontra-produktif jika tidak didahului dengan kajian menyeluruh.

“Perencanaan itu kan harus dimulai dengan kajian terlebih dahulu. Nah kajian itu tidak hanya dalam satu aspek, misalnya aspek ekonomi saja. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) sampai pertahanan dan keamanan (hankam) itu harus ada semua, komprehensif,” kata Enny saa dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) siang.

Sementara selama ini, Enny menilai, pemerintah baru melakukan kajian secara parsial dan belum memiliki rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru.

Sejumlah kota dan provinsi sempat disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon ibu kota baru bagi Indonesia, namun belum ada kepastian tentang di mana. Hal ini menurut Enny justru akan menimbulkan polemik dan kontraproduksi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

“Kemarin muncul Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar juga satu lokasi sudah mengalami peningkatan yang luar bisa,” kata Enny.

Hal-hal seperti itu akan kontra-produktif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Enny juga menyebut, kajian untuk memindahkan ibu kota negara bukan lah hal mudah, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkannya.

“Kita ngomongin perencanaan saja, enggak mungkin selesai dalam jangka waktu periode presiden. Enggak ada itu, Kuala Lumpur pindah ke Putra Jaya itu 30 tahun prosesnya. India, dari New Delhi ke Mumbai itu juga memerlukan waktu puluhan tahun,” sebut dia.

Kajian komprehensif dan perencanaan matang juga ditujukan untuk memantapkan keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang mubazir.

“Jangan sampai nanti kita sudah pindah malah balik lagi ke asal,” ujarnya.

Enny berharap, pemerintah untuk segera menetapkan rencana dan bertemu dengan semua stakeholder dan melakukan kajian-kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban paling memungkinkan untuk wacana pemindahan ibu kota ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X