Belum Matang, Ahli Sebut Isu Pindah Ibu Kota Justru Mengundang Polemik

Kompas.com - 07/08/2019, 14:51 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rencana Pemerintah memindahkan ibu kota sebagai keputusan yang kontra-produktif jika tidak didahului dengan kajian menyeluruh.

“Perencanaan itu kan harus dimulai dengan kajian terlebih dahulu. Nah kajian itu tidak hanya dalam satu aspek, misalnya aspek ekonomi saja. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) sampai pertahanan dan keamanan (hankam) itu harus ada semua, komprehensif,” kata Enny saa dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) siang.

Sementara selama ini, Enny menilai, pemerintah baru melakukan kajian secara parsial dan belum memiliki rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru.

Sejumlah kota dan provinsi sempat disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon ibu kota baru bagi Indonesia, namun belum ada kepastian tentang di mana. Hal ini menurut Enny justru akan menimbulkan polemik dan kontraproduksi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

“Kemarin muncul Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar juga satu lokasi sudah mengalami peningkatan yang luar bisa,” kata Enny.

Hal-hal seperti itu akan kontra-produktif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Enny juga menyebut, kajian untuk memindahkan ibu kota negara bukan lah hal mudah, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkannya.

“Kita ngomongin perencanaan saja, enggak mungkin selesai dalam jangka waktu periode presiden. Enggak ada itu, Kuala Lumpur pindah ke Putra Jaya itu 30 tahun prosesnya. India, dari New Delhi ke Mumbai itu juga memerlukan waktu puluhan tahun,” sebut dia.

Kajian komprehensif dan perencanaan matang juga ditujukan untuk memantapkan keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang mubazir.

“Jangan sampai nanti kita sudah pindah malah balik lagi ke asal,” ujarnya.

Enny berharap, pemerintah untuk segera menetapkan rencana dan bertemu dengan semua stakeholder dan melakukan kajian-kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban paling memungkinkan untuk wacana pemindahan ibu kota ini.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X