Anggota Komisi VII DPR Tak Setuju PLN Pangkas Gaji Karyawan Demi Ganti Rugi Pemadaman Listrik

Kompas.com - 07/08/2019, 14:41 WIB
Kompas TV Udara Jakarta buat gerah. Tidak hanya panas yang dirasakan warga Ibu Kota, tetapi juga peningkatan polusi udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun meluncurkan sejumlah langkah merespons keluhan warga belakangan atas buruknya kualitas udara. Beberapa di antaranya adalah memperketat ketentuan uji emisi bagi kendaraan umum dan kendaraan pribadi, mempercepat peremajaan 10.047 bus kecil, memasang panel surya pada gedung sekolah, fasilitas olahraga, dan gedung milik pemda, serta memastikan instalasi dan publikasi hasil sistem pemantauan emisi berlanjut pada pembangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif. Tak hanya itu, aspek kualitas lingkungan yang sangat memprihatinkan serta rasio kemacetan menjadi pertimbangan perluasan penerapan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan perluasan ganjil-genap guna mengurangi polusi udara di Jakarta. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan polisi pamong praja provinsi DKI Jakarta membantu Pemprov dan Pemda DKI Jakarta untuk menegakkan aturan di lingkungan masyarakat. Satpol PP dan linmas diharapkan membantu menginformasikan warga jelang perpanjangan ganjil-genap yang akan segera dilakukan. Sementara itu, WALHI merekomendasikan ada rencana jangka panjang untuk penanganan polusi Jakarta. Sebab perluasan wilayah ganjil-genap dan pembatasan umur kendaraan dinilai hanya merupakan solusi jangka pendek yang diambil pemerintah. Transportasi juga disebut paling banyak menyumbang polusi. Temuan awal studi sumber polusi udara di Jakarta menunjukkan transportasi darat menyumbang 75 persen polusi. Sementara sumber tak bergerak disumbang pembangkit listrik pemanas 9%, pembakaran domestik 8%, dan pembakaran industri 8%. Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah polusi udara tentu jadi hal penting. Meski demikian, dukungan masyarakat sejatinya diperlukan agar segala langkah yang diambil nantinya menjadi lebih maksimal. #PolusiJakarta #KualitasUdara #Jakarta

Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung jawab negara.

Menurut Djoko, APBN itu digunakan untuk investasi, subsidi. Pembayaran ganti rugi itu menggunakan biaya operasi.

Djoko pun menjelaskan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayarkan ganti rugi kepada pelanggan.

Baca juga: Soal Wacana Potong Gaji Karyawan PLN, Pemerintah Dinilai Juga Harus Ikut Tanggung Jawab

Salah satunya dengan memangkas gaji karyawan.

Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif.

"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar dia.

Dia pun menjelaskan, pemangkasan gaji yang dimaksudkan adalah dari insentif kesejahteraan karyawan.

Baca juga: Padamnya Listrik PLN yang Jadi Sorotan Ombudsman RI...

Walaupun demikian, Djoko belum bisa memastikan berapa besar peran dari pemotongan gaji tersebut terhadap keseluruhan nilai pembayaran ganti rugi.

Dia juga tidak bisa memastikan apakah dengan cara tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya ganti rugi.

"Bukan cukup tapi karena dampak dari kejadian itu," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X