MK Tolak Sengketa Pileg Caleg Demokrat yang Kalah dari Kawan Separtainya

Kompas.com - 07/08/2019, 13:56 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Demokrat untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 3. Dapil ini meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Rembang.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Perkara ini mempersoalkan perolehan suara antar caleg Demokrat. Calon legislatif nomor urut 01 Djoko Udjianto, menggugat perolehan suara caleg sesama Partai Demokrat yang juga maju di dapil Jateng 3, Harmusa Octaviani.

Baca juga: MK Bacakan Putusan 72 Sengketa Hasil Pileg Hari Ini

Djoko yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi X itu mengklaim telah kehilangan suara di Kabupaten Blora dan Rembang.

Djoko mengaku suaranya dipindahkan ke Harmusa, sehingga perolehan suara pesaingnya itu bertambah.

Menurut Djoko, di Kabupaten Blora suara Harmusa berubah dari yang seharusnya 16.884 menjadi 20.075.

Baca juga: 67 Gugatan Pileg 2019 Diputuskan MK, Hanya 3 yang Dikabulkan Sebagaian

Sedangkan di Rembang, khususnya Kecamatan Pamotan, Kragan, dan Rembang, suara Harmusa cenderung berubah-ubah.

Setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, dan pihak terkait, Mahkamah mendapati fakta bahwa dalam permohonannya Djoko tidak menyajikan perolehan suara yang benar versi dia.

Djoko dalam permohonannya juga tidak menjelaskan di mana saja dirinya kehilangan suara.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PDI-P soal Dugaan Kecurangan Pileg di Riau

"Tidak ada rincian yang jelas mengenai TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS," ujar Hakim Aswanto.

Oleh karenanya, Mahkamah menilai, permohonan pemohon tidak sesuai dengan syarat formal penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

"Sehingga permohonan pemohon tidak jelas atau kabur," kata Aswanto lagi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X