Ini Catatan Bawaslu untuk KPU Jelang Pilkada 2020

Kompas.com - 07/08/2019, 11:55 WIB
Fritz Edward Siregar di Bawaslu, Jakarta, Selasa (28/5/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariFritz Edward Siregar di Bawaslu, Jakarta, Selasa (28/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memberikan sejumlah catatan untuk Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Catatan tersebut mulai dari pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga logistik.

Dalam hal pemutakhiran DPT, Bawaslu meminta supaya KPU menyusun daftar terbaru bersumber dari data Pemilu 2019 dan daftar pemilih potensial pilkada yang bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Pemutakhiran data pemilih dapat menggunakan data terbaru dari Pemilu 2019 dan disesuaikan dengan daftar pemilih potensial pilkada," kata Anggota Bawasly Fritz Edward Siregar melalui keterangan tertulis, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Ini Gagasan KPU untuk Percepat Rekapitulasi Suara Pilkada 2020

Bawaslu juga meminta KPU segera menyiapkan logistik Pilkada 2020.

KPU diingatkan untuk menakar kebutuhan dan mengawasi logistik di masing-masing daerah pemilihan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian.

Di samping itu, KPU juga diminta memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi cikal bakal pendanaan pilkada di tiap-tiap daerah.

Pencairan dana dari NPHD harus dipastikan tepat waktu supaya tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

"Pengalaman dari pilkada sebelumnya, terdapat penundaan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah sebagai akibat terhalang dalam pencairan NPHD," ujar Fritz.

Baca juga: Komisi II DPR Dukung Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada 2020, Tapi...

Bawaslu meminta KPU memperhatikan hal-hal yang menjadi catatan pihaknya. Bawaslu juga berharap, Pilkada 2020 berlangsung baik dengan partisipasi pemilih yang tinggi.

"Patokan secara nasional adalah partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yakni 81 persen secara nasional," kata Fritz.

Tahapan Pilkada akan dimulai pada September 2020.

Direncanakan, pemungutan suara Pilkada akan digelar 23 September 2020 di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X