Kilas Daerah Semarang
KILAS

Hendi Tegaskan Tidak Ada Penolakan Pembanguan Gereja di Kota Semarang

Kompas.com - 07/08/2019, 11:01 WIB
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas polemik pembangunan gereja di Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Selasa (6/8/2019). Dok. Humas Pemerintah Kota SemarangWali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas polemik pembangunan gereja di Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Selasa (6/8/2019).


KOMPAS.com
- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan tidak ada penolakan pendirian Gereja di Kota Semarang.

Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu memberikan pernyataan seperti itu untuk meluruskan informasi terkait kabar viral terkait penolakan pendirian Gereja,

"Insya Allah kami bisa meluruskan yang sedang viral, bahwa tidak benar warga Semarang menolak pendirian Gereja, dan kami buktikan hari ini," tekan Hendi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (7/8/2019).

Hendi sendiri mengatakan itu saat memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas polemik pembangunan gereja di Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pudurungan, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Wali Kota Hendi Minta Lurah dan Camat Semarakkan HUT RI ke-74

 

"Pak Aziz yang mewakili masyarakat dan Pak Wahyudi yang mewakili Gereja hanya salah paham. Sekarang semua telah bersepakat, pemerintah akan membantu ijin, juga Kapolres, Dandim, Kepala Kementerian Agama dan Forum Kerukungan Umat Beragama (FKUB) akan mengawal pembangunan dengan baik," jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut Hendi juga meyakinkan akan mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam tempo waktu 30 hari untuk memperbarui ijin yang lama.

"Dari kami mengurus Keterangan Rencana Kota (KRK) maksimal 15 hari, mengurus IMB maksimal 15 hari," kata Hendi.

Senada dengan Wali Kota Hendi, Aziz perwakilan masyarakat yang sempat disebut menolak pendirian Gereja menceritakan jika permasalahan terjadi hanya karena salah komunikasi.

Baca juga: Wali Kota Hendi Minta Semua Pihak Perhatikan Koperasi

 

"Bagi kami sudah tidak perlu mempermasalahkan lagi. Kami sepakat untuk menempuh jalur yang baik," ujar Aziz singkat.

Di sisi lain, Wahyudi perwakilan Gereja yang sempat dikabarkan ditolak pendiriannya memastikan tidak ada lagi permasalahan.

"Kami dengan Pak Aziz sudah sepakat tidak permasalahan, dan kami siap bersahabat. Pak wali kota sudah memfasilitasi dengan sangat luar biasa, sehingga yang sempat memviralkan mohon bisa di-close," harap dia.

Tidak adanya permasalahan terkait pendirian Gereja di Kota Semarang juga ditegaskan oleh Dandim 0733 BS, Zubaedi dan Kapolrestabes Semarang, Abiyoso Seno Aji .

"Saya berterima kash kepada Pak Wali Kota, karena setiap persoalan bisa diselesaikan dengan musyarawah. Kepolisian dan TNI bersinergi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Semarang," yakin Abiyoso.

Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya