Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau tahun pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.

Namun, seiring dengan jabatan Presiden periode pertama yang akan berakhir Oktober mendatang, realisasi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia seolah luput dari pengawasan.

Ditambah lagi, pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 April lalu, persoalan poros maritim ini sama sekali tak disinggung.

Demikian pula dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul, Bogor pada 14 Juli. Cita-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia tak disinggung sama sekali. 

Baca juga: Poros Maritim Dunia, Potensi Indonesia Miliki Model Diplomatik Unik

Lantas, apa kabar program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan lima tahun lalu itu baru menyumbang 7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.

"Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7 persen dari Rp 14.300 triliun. Padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang dan lainnya jauh lebih besar dari itu," ujar Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofian Effendi dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk 'Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi', di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Acara ini diselenggarakan The Habibie Center.

Ia mengatakan, dalam bidang perikanan, sedianya sudah ada perusahaan perikanan yang sukses.

Namun, menurut dia, sumbangannya juga masih sedikit sekali. Sofian menyebut, baru 7 persen yang bisa dieksploitasi dari kekayaan laut Indonesia.

"Kalau mau ekonomi kita tinggi, supaya problem PDB kita naik, kita harus lebih keras untuk eksploit keadaan laut ini," ujar dia.

Setidaknya, kata dia, peningkatan sumbangsih poros maritim ini bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp 4.300 triliun per tahun. 

Dengan demikian, menurut dia, nelayan di Indonesia akan makmur apabila sektor tersebut bisa menghasilkan sejumlah itu.

Baca juga: Jadi Poros Maritim Dunia, Ini Tantangan Indonesia dari Luar Negeri

Ia juga menyampaikan, Indonesia tidak boleh membiarkan anak-anak ikan tuna digiring ke luar negeri dan malah dibudayakan di sana dengan teknologi mereka sendiri.

"Banyak negara yang makmur dengan potensi laut. British Columbia di Kanada bisa makmur karena laut, tetapi di kita tidak bisa berdayakan," ujar Sofian. 

KOMPAS.com/RAJA UMAR Warga Desa Toweren, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sedang mengangkat jaring Ikan depik hasil tangkapannya, Rabu (17/7/2019). Ikan depik merupakan jenis ikan endemik Danau Laut Tawar yang biasa dijual oleh nelayan setempat kepada penampung seharga Rp 90 ribu - Rp 100 ribu per bambu, serta memiliki nilai sejarah dan dipercaya memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan sejumlah penyakit.

Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan.

Dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Visi poros maritim dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antarpulau di Indonesia.

Visi tersebut bertumpu pada tujuh pilar utama, yakni maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang maut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim.

"Blueprint" sudah matang

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI R Sjarief Widjaja mengatakan, sejak tahun 2014, cetak biru (blueprint) untuk poros maritim di Indonesia sudah matang.

Hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Di sana sudah detail sekali plan action dari poros maritim dan sekarang bukan saatnya bicara prospek tapi pemantapan," ujar Sjarief yang menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut.

Baca juga: KKP: Penataan Ulang Poros Maritim 5 Tahun ke Depan Jadi Tantangan

Sjarief menyebutkan, terdapat lima pilar utama dalam poros maritim, yakni pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; infrastruktur dan konektivitas: diplomasi maritim; serta pertahanan dan keamanan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah, antara lain illegal fishing, penurunan minat rumah tangga nelayan, hingga kemisikinan yang masih besar.

"Kita punya 650.000 perahu tapi hanya 11.000 yang di atas 30 GT, sisanya perahu kecil. Inilah yang menyebabkan ada kemiskinan dan gini rasio. Komposisinya tidak seimbang," kata dia.