Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Maritim Dunia, Potensi Indonesia Miliki Model Diplomatik Unik

Kompas.com - 07/08/2019, 07:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Habibie Center Muhammad Arif menyebutkan bahwa visi Poros Maritim Dunia akan menjadi potensi Indonesia untuk memiliki model diplomatik yang unik.

Menurut dia, ini dikarenakan selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang taat terhadap hukum internasional.

"Ini (Poros Maritim Dunia) jadi nilai strategis Indonesia sebagai negara kepulauan," ujar Muhammad Arif saat menjadi pembicara Seminar Nasional bertajuk "Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi" di Hotel Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

"Indonesia punya posisi strategis untuk mengundang negara lain berinteraksi dan jadi modal diplomatik yang unik," kata Arif.

Baca juga: Jadi Poros Maritim Dunia, Ini Tantangan Indonesia dari Luar Negeri

Poros Maritim Dunia dinilai menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dalam kepentingannya.

Sebab, kata dia, Poros Maritim Dunia memberi kejelasan dalam konteks hubungan antarnegara.

Terlebih negara-negara di dunia selalu khawatir jika negara lainnya tidak terprediksi untuk dapat membangun hubungan diplomatik.

"Poros Maritim Dunia memberikan modalitas diplomatik untuk meneruskan tradisi Indonesia di ASEAN dan untuk menjadi intellectual leader di ASEAN," kata dia.

Indonesia mendapat kesempatan menjadi negara yang diproyeksikan menjadi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu.

"Saat Jokowi mengeluarkan narasi Poros Maritim Dunia, negara lain bisa melihat apa yang direncanakan Indonesia ke depan," kata Arif.

"Karena Indonesia mengeluarkan Poros Maritim Dunia, dia ada pada posisi tawar yang lebih baik untuk meminta negara lain yang tidak transparan untuk mengeluarkan dokumen tertentu," ucapnya.

Baca juga: KKP: Penataan Ulang Poros Maritim 5 Tahun ke Depan Jadi Tantangan

Semula, saat Jokowi baru mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, banyak dokumen yang menyebut rencana tersebut dengan berbagai macam sebutan. Baik itu outlook, doktrin, dan lainnya.

"Saya menyebutnya ini grand strategy. Jadi Poros Maritim Dunia adalah pilihan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional," ujar dia.

Sebagai grand strategy, kata dia, Poros Maritim Dunia adalah sebuah terobosan baru.

Menurut dia, grand strategy selalu dirumuskan dengan interaksi stategis antar-negara, antara lain dengan membuat prioritas dan tujuan nasional apa yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Ini termasuk juga apa yang dibutuhkan serta potensi yang dapat menggagalkan rencana tersebut.

"Kita bisa melihat cita-cita bangsa dengan Poros Maritim Dunia. Dia bukan tujuan itu sendiri tapi pilihan pemerintahan ini untuk kepentingan nasional," kata Arif.

Baca juga: Indonesia Belum Bisa Jadi Poros Maritim Dunia, Ini Kendalanya

Dalam perjalanan pemerintahan Jokowi selama lima tahun periode pertamanya, visi Poros Maritim Dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan.

Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Adapun visi tersebut bertumpu pada tujuh pilar utama, yakni maritim dan sumber daya manusia; pertahanan laut, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola kelautan; ekonomi dan infrastruktur laut; pengelolaan tata ruang maut dan perlindungan lingkungan; budaya maritim; dan diplomasi maritim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com