KOMPAS.com – Padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa-Bali yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) mendapat perhatian banyak pihak.
Pasalnya selain berlangsung cukup lama berkisar 7 jam, kejadian pemadaman tersebut terjadi di Jakarta yang notabene Ibu Kota Negara.
Bahkan Presiden Joko Widodo langsung mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) guna mendapatkan penjelasan dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani.
Marwan Batubara, Direktur IRESS (Indonesian Resourcess Studies), mengungkapkan pendapatnya terkait peristiwa ini.
Ia menyoroti tentang penghematan dan keandalan sistem yang dilakukan PLN. Agar tidak terulang kembali, Marwan meminta PLN agar lebih mengutamakan kehandalan sistem meskipun mungkin nantinya akan lebih mahal.
“Kalau mau handal maka lebih mahal. Maka kalau penghematan yang dikejar maka risiko sistem tidak handal dan resiko black out (pemadaman listrik) lebh besar,” tuturnya kepada Kompas.com Selasa (6/8/2019).
Baca juga: Kronologi Blackout: Dari Mati Lampu, Jokowi Marah, hingga Janji PL
Hal kedua yang perlu dilakukan PLN yakni bersikap terbuka, termasuk jika adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan kendala teknis di lapangan. Semisal terkait adanya kebijakan mengenai tarif listik.
Di sisi lain, pelajaran yang bisa diambil PLN ke depan adalah tentang pembangunan pembangkit listrik. Misalnya pembangunan untuk konsumen di Jawa Barat tapi membangunnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ia menyampaikan bahwa hal seperti ini jika tak didukung jaringan interkoneksi kuat akan menimbulkan masalah seperti kemarin.
“Di sini perlu ada perencanaan, kesesuaian di mana membangun pembangkit dengan di mana konsumen berada. Ini kan mestinya sejalan. Jangan bangun di timur, konsumen di barat atau konsumen di barat bangun di Jawa Tengah,” tuturnya.