Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, Ombudsman Panggil Direksi PLN Terkait Pemadaman Listrik

Kompas.com - 06/08/2019, 18:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI akan memanggil direksi PT PLN, Kamis (8/8/2019). Anggota Ombudsman Laode Ida menyatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan PLN terkait pemadaman listrik di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada Minggu (4/8/2019) silam.

"Hari Kamis nanti, hari ini kami layangkan surat secara langsung kepada direksi PLN dan pihak yang terkait termasuk Dirjen Ketenagalistrikan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonsia dan masyarakat pengguna listrik kami hadirkan dimintai pendapatnya," ujar Ida di Ombudsman, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPR

Ida juga menyatakan pihaknya mulai menggelar investigasi mandiri atas peristiwa pemadaman listrik tersebut. Hal itu mengingat pelayanan kelistrikan terhadap publik terganggu. Peristiwa pemadaman listrik itu juga dinilainya menimbulkan dampak yang luas.

"Karena ini pelayanan publik sangat vital. Jadi terkait urusan pelayanan publik, Ombudsman mengadakan mandatnya yaitu investigasi sendiri. Nanti kami lihat itu peristiwanya seperti apa, ganti rugi dari PLN-nya seperti apa. Itu tidak menjadi satu, dua kasus saja," ujarnya.

Ia menilai ada persoalan serius terkait tata kelola pelayanan kelistrikan oleh PLN.

"Mengapa terjadi kerusakan? Kenapa tidak ada langkah antisipasi yang dilakukan PLN? Ada masalah yang krusial di sini, terkait merencanakan, mengelola, mengawasi," katanya.

Ida memandang PLN tak cukup sekadar meminta maaf dan memberikan kompensasi terkait pemadaman yang dinilai banyak merugikan masyarakat ini. PLN patut bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan internal secara menyeluruh.

Baca juga: Usai Marahi PLN, Jokowi Enggan Berkomentar Lagi soal Listrik Padam

"Ketika mereka melakukan kesalahan, tidak profesional menjalankan tugasnya, tidak memiliki dedikasi misalnya, itu harus menjadi tanggung jawab. Jangan menyatakan itu kan masalah teknis, kalau ini human error maka harus dijawab serius pada pelaksana pengelola PLN itu sendiri," ungkapnya.

Ia juga meminta jajaran PLN memiliki kesigapan yang tinggi guna memastikan pemadaman listrik itu tak terulang lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com