KILAS

DPR Ingin Pembangunan 4 Pelabuhan di Bali Dipercepat

Kompas.com - 06/08/2019, 18:31 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan empat pelabuhan untuk memajukan pariwisata Bali. DPR RIWakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan empat pelabuhan untuk memajukan pariwisata Bali.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menginginkan pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan empat pelabuhan di Bali guna menggairahkan pariwisata di Pulau Dewata. 

Adapun empat pelabuhan yang dimaksud, yakni Pelabuhan Sanur, Padangbai, Nusa Lembongan, dan Nusa Gede.

Sekadar informasi, rencana pembangunan Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Nusa Lembongan yang digagas sejak 2011 kembali muncul setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya melakukan kunjungan kerja di Bali, akhir Juli lalu.

“Pembangunannya akan terus kami dorong,” ujar Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi Bali, Senin (5/8/2019), sesuai rilis yang Kompas.com terima, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Pemerintah Ingin Pelabuhan Tanah Ampo Bali Bisa Disandari Kapal Yacht

Lasarus mengungkapkan, dirinya menyayangkan sampai saat ini belum ada pelabuhan yang layak dan memadai bagi wisatawan untuk menuju Nusa Penida. Padahal tempat ini menjadi  salah satu destinasi wisata favorit.

“Kadang jika air surut kapal tidak bisa merapat ke pantai, akhirnya dengan terpaksa wisatawan berjalan melewati air laut dan naik ke kapal dalam kondisi basah, mengkhawatirkan jika kondisi ombak sedang besar,” ucap dia.

Agar pembangunan bisa cepat selesai, imbuh dia, Komisi V DPR RI bersama mitra kerja terkait akan mencari jalan terbaik.

“Tentu kami harus cari jalan keluar. Karena empat dermaga penyeberangan ini sangat ditunggu oleh masyarakat Bali dan wisatawan," tutup Lasarus.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X