Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Firli, Capim KPK yang Punya Harta Lebih dari Rp 18 Miliar

Kompas.com - 06/08/2019, 16:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386.

Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Firli merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan lolos tes psikologi dan berhak menuju tahapan profile assesstment.

Baca juga: PPATK Siap Telusuri Rekam Jejak Keuangan 40 Capim KPK

Firli tercatat mengurus laporan kekayaannya terakhir dalam jabatannya sebagai Deputi Penindakan KPK.

Dari dokumen tersebut, Firli tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi.

Satu di antaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter per segi dan bangunan seluas 87 meter per segi di Bekasi dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Baca juga: Ini Capim KPK yang Memiliki Kekayaan Rp 1 hingga 10 Miliar

Adapun nilai total aset tanah dan bangunan Firli mencapai Rp 10.443.500.000.

Kemudian, ia tercatat memiliki 5 kendaraan. Yaitu, motor Honda Vario tahun 2007 dengan nilai Rp 2,5 juta, Yamaha N-Max tahun 2016 dengan nilai Rp 20 juta, mobil Toyota Corolla Altis tahun 2008 dengan nilai Rp 70 juta.

Kemudian, Toyota LC Rado tahun 2010 dengan nilai Rp 400 juta dan Kia Sportage 2.0 GAT tahun 2013 senilai Rp 140 juta.

Selanjutnya, Firli tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386.

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS 1. Presiden Joko Widodo tegur jajaran direksi PT PLN ersero terkait listrik padam. Presiden kecewa sistem antisipasi PLN tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo, saat bertemu pelaksana tugas Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani, beserta jajarannya di kantor PLN pusat.<br /> Presiden menegaskan insiden listrik padam yang berlangsung cukup lama di Jabodetabek, dapat merusak reputasi PLN.<br /> Selain itu, banyak masyarakat yang dirugikan terutama pada pelayanan transportasi publik. Ditegur presiden, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, mengakui proses penanganan listrik padam, berjalan lambat. Sripeni memohon maaf terkait peristiwa ini.<br /> Sripeni menegaskan tak ada sabotase listrik padam. Sementara itu pihaknya kini sedang melakukan investigasi. 2. Setelah sempat mengalami gangguan, imbas dari pemadaman listrik PLN kemarin, hari ini jadwal perjalanan KRL Jabodetabek dan moda raya terpadu (MRT) kembali normal. layanan MRT juga kembali beroperasi setelah terkena imbas listrik pada.<br /> Tarif MRT yang sempat digratiskan, kini juga kembali berlaku normal. 6 rute perjalanan kereta api listrik telah berangsur normal sejak pukul 4 pagi. PT Kereta Commuter Indonesia, memberi batas tujuh hari bagi penumpang kereta listrik yang ingin mengembalikan tiket atau <em>refund</em> di seluruh statsiun KRL. 3. Panitia seleksi atau pansel KPK meloloskan 40 orang calon pimpinan KPK dari tes psikologi. Satu dari tiga komisioner KPK yakni Basaria Panjaitan, tidak lolos.Kedua nama komisioner KPK yang lolos tes psikologi dari pansel KPK adalah Alexander Mawarta dan Laode M. Syarif.<br /> Komposisi calon yang lolos sebanyak 36 laki-laki dan empat perempuan.<br /> Peserta yang lolos nantinya akan menjalani <em>profile assessment</em> pada 8 hingga 9 Agustus di Lemhannas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com