Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Pansel Capim KPK

Kompas.com - 06/08/2019, 15:37 WIB
(Kiri ke kanan) Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN(Kiri ke kanan) Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK berharap Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Koalisi menilai, pansel tidak taat menjalankan perintah undang-undang dengan mengabaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para peserta seleksi yang berlatar belakang penyelenggara negara.

Hal itu diungkapkan anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, saat konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch ( ICW), Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

"Kalau hari ini kita masih belum melihat unsur integritas jadi prioritas pansel, kami meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja pansel dan menanyakan terkait isu-isu yang berkembang di publik, seperti LHKPN," ujar Kurnia.


Baca juga: Cerita Laode Syarief Kerjakan Soal Tes Psikologi Seleksi Calon Pimpinan KPK

Dalam catatan koalisi, lanjutnya, masih ditemukan beberapa nama calon pimpinan yang dinyatakan tidak patuh LHKPN, namun capim yang bersangkutan tetap diloloskan oleh pansel.

"Perihal keabsahan, dokumen LHKPN adalah indikator utama di dalam proses seleksi pimpinan KPK. Pansel menganggap LHKPN bukanlah kewajiban, sikap itu bertolak belakang dengan mandat Pasal 29 huruf K UU KPK," ujar Kurnia.

"Dalam pasal itu, mewajibkan setiap penyelenggara negara yang ingin mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK mesti patuh dalam pelaporan LHKPN. Namun, pansel menyatakan LHKPN bukan kewajiban saat mendaftar capim," sambung dia.

LHKPN, lanjut Kurnia, merupakan kewajiban hukum yang diatur setidaknya dalam delapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan maksud mengukur integritas pejabat negara.

Kewajiban itu sejatinya menjadi persyaratan administratif bagi capim KPK. Hal itu mengingat calon presiden dan wakil presiden dan calon hakim agung juga melaporkan LHKPN saat mendaftarkan diri.

"Keenganan pansel untuk menjadikan LHKPN sebagai syarat administratif dan ujian integritas bagi calon pimpinan KPK, itu juga menentang marwah pemberantasan korupsi," imbuh Kurnia.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X