Koalisi: Tak Ada Maksud Jatuhkan atau Menjegal Capim dan Pansel KPK

Kompas.com - 06/08/2019, 14:19 WIB
Koalisi Kawal Capim KPK menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKoalisi Kawal Capim KPK menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan, koalisi tidak memiliki maksud untuk menjatuhkan seorang capim KPK ataupun pansel terkait seruan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang didengungkan sejak rangkaian seleksi capim dilaksanakan.

Anggota koalisi, Asfinawati, menuturkan, ajakan koalisi terkait penelusuran LHKPN capim KPK bukanlah kepentingan pribadi koalisi.

Hal itu dilakukan supaya pimpinan lembaga antirasuah terpilih nantinya merupakan orang yang berintegritas.

"Tidak ada kepentingan pribadi ataupun skenario untuk menjatuhkan dan menjegal seorang capim maupun pansel," ujar Asfinawati dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Partisipasi Publik Perlu untuk Konfirmasi Track Record Capim KPK oleh 8 Lembaga Negara

 

Ia menjelaskan, salah satu mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pansel adalah menerima tanggapan dari masyarakat atas proses seleksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, tuturnya, yang terjadi tanggapan dari masyarakat dan LSM terhadap proses seleksi justru tidak direspons dengan baik.

"Tanggapan kami terhadap proses seleksi justru direspons dengan melempar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: 6 Anggota Lolos Tes Psikologi Capim KPK, Polri Nilai Mereka Perwira Terbaik

Padahal, LHKPN itu kan kewajiban hukum yang diatur setidaknya dalam delapan peraturan UU dan kebijakan negara untuk mengukur integritas pejabat negara," lanjut Asfinawati.

Dengan diumumkannya kekayaan pejabat negara, tuturnya, masyarakat dapat memantau siapa saja capim yang berkualitas.

Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan mutu kualitas KPK dalam memberantas korupsi.

Baca juga: Alasan Pansel Larang Capim KPK Bawa Kendaraan saat Profile Assessment

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X