Partisipasi Publik Perlu untuk Konfirmasi Track Record Capim KPK oleh 8 Lembaga Negara

Kompas.com - 06/08/2019, 13:22 WIB
Koalisi Kawal Capim KPK menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKoalisi Kawal Capim KPK menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta panitia seleksi untuk melibatkan publik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam tes penilaian profil yang akan dilaksanakan 8-9 Agustus 2019.

Anggota koalisi, Feri Amsari, menyatakan, pansel lebih baik menarik partisipasi publik dan LSM untuk mengonfirmasi penelusuran rekam jejak yang juga dilakukan oleh delapan lembaga.

"Jangan lupa partisipasi publik dan LSM itu penting untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dari delapan lembaga itu, siapa tahu ada yang luput dan tidak terdeteksi oleh lembaga-lembaga itu," ujar Feri saat ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: 6 Anggota Lolos Tes Psikologi Capim KPK, Polri Nilai Mereka Perwira Terbaik

Delapan lembaga itu yakni KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggupangan Terorisme (BNPT).

Kemudian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyarankan pansel tidak hanya bergantung pada delapan lembaga tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Alasan Pansel Larang Capim KPK Bawa Kendaraan saat Profile Assessment

Ketergantungan tanpa melibatkan masukan dari publik dan LSM dikhawatirkan akan membuat pansel salah langkah dalam memilih pimpinan KPK.

"Saya sarankan tidak hanya berkutat di hal-hal formalitas yang hasilnya belum tentu juga bisa dipercaya validitasnya. Ada baiknya pansel libatkan publik dan LSM soal penelusuran profil 40 capim itu," paparnya Feri.

"Kalau belajar dari pansel terdahulu, atau pansel lain, misalnya MK, publik dan LSM bahkan diundang untuk memberikan masukan dan data penelusuranya, cross check proses rekam jejak yang dilakukan pansel. Namun, sejauh ini saya melihat pansel capim KPK belum punya semangat itu," sambungnya.

Baca juga: Pansel Dalami Psikologi Capim KPK Lewat Profile Assesment

Diketahui, delapan lembaga itu akan bekerja sama dengan Pansel untuk melacak rekam jejak peserta seleksi capim.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X