Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemadaman Listrik Bikin Rugi, Rizal Ramli Sebut Jokowi Pantas Marah

Kompas.com - 06/08/2019, 13:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai wajar sikap Presiden Joko Widodo yang marah karena pemadaman listrik serentak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, Minggu (4/8/2019).

Sikap itu ditunjukkan Jokowi selepas bertemu dengan direksi Perusahaan Listrik Negara, Senin (5/9/2019) pagi.

Rizal mengatakan, pemadaman listrik yang memakan waktu hampir seharian itu menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Bahkan, fasilitas umum juga terganggu akibat ketidaktersediaan pasokan listrik.

“Saya kira presiden Jokowi pantas marah. Karena yang terganggu bukan hanya listrik, saya ke ATM tidak bisa ambil duit, belum lagi sinyal handphone,” kata Rizal dalam program Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan KompasTV, Senin (5/8/2019) malam.

Baca juga: Rizal Ramli: Menyerang Indonesia Gampang Sekali, Matikan Saja Listriknya

Pemadaman listrik berimbas pada jaringan operator seluler terganggu, sehingga beberapa operator sinyalnya terputus.

Kemudian, mesin ATM maupun EDC untuk kartu debit dan kredit tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Menurut Rizal, hal tersebut menunjukkan fatalnya pemadaman listrik sehingga berdampak ke sistem lainnya.

“Ini menunjukkan kelemahan sistem nasional. Maka pantas presiden marah,” kata Rizal.

Selain itu, kata Rizal, penjelasan PLN kepada Jokowi dalam pertemuan itu maupun kepada media tidak secara jelas menjelaskan penyebab maupun langkah yang dilakukan.

Semestinya, kata dia, PLN sejak awal memiliki contingency plan untuk mengantisipasi kejadian kemarin. 

“Ini kayaknya enggak jalan. Kok bisa enam power station sekaligus rontok,” kata Rizal.

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Sistem Transmisi PLN Sudah Tua

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta penjelasan direksi PLN mengenai pemadaman listrik di Jabodetabek dan sebagian wilayah Pulau Jawa.

Namun, seusai mendapat penjelasan dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, Jokowi terlihat marah dan bergegas pergi.

Mulanya, Sripeni menjelaskan penyebab padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa. Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.

Penjelasan tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Namun, Jokowi dengan raut muka datar tak puas dengan penjelasan Sripeni itu karena terlalu panjang.

"Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata Jokowi.

Saat mendengar penjelasan Sripeni hingga menanggapi, Jokowi tak sekali pun tampak tersenyum.

Baca juga: Kronologi Blackout: Dari Mati Lampu, Jokowi Marah, hingga Janji PLN

 

Tanggapannya pun datar dan ada nada kekecewaan. Sripeni lalu meminta waktu lagi untuk memberi penjelasan tambahan.

Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi. Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," lanjut dia.

Jokowi berada di kantor PLN hanya sekitar 15-20 menit. Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com