Mbah Maimun Zubair Berpesan Ingin Dimakamkan di Ma'la, Mekkah

Kompas.com - 06/08/2019, 12:28 WIB
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maimun Zubair dalam Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Wakaf Literasi Islam Indonesia (Wali), Candirejo, Tuntang, Semarang, Sabtu (2/12/2017)   siang. Dok Humas Pondok Pesantren WaliMustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maimun Zubair dalam Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Wakaf Literasi Islam Indonesia (Wali), Candirejo, Tuntang, Semarang, Sabtu (2/12/2017) siang.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengungkapkan keinginannnya untuk dimakamkan di kompleks pemakaman Ma'la.

Ma'la merupakan kompleks pemakaman tertua di kota Mekkah, Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri Abdul Ghaffar Rozin.

Pria yang akrab disapa Gus Rozin ini mendapat informasinya sebelum Mbah Maimun melakukan rangkaian ibadah haji.


"Almarhum pernah menyampaikan kalau wafat di Mekkah ingin dimakamkan di Ma’la," ujar Gus Rozin kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

"Sekarang baru diikhtiarkan untuk dimakamkan di sana," ucap Gus Rozin.

Baca juga: Jokowi: KH Maimun Zubair Sangat Gigih Menyampaikan NKRI Harga Mati

Menurut Gus Rozin, pihak keluarga juga menginginkan jenazah Mbah Maimun dimakamkan di kota Mekkah.

Jenazah almarhum Mbah Maimun akan dishalatkan di Masjidil Haram. Setelah itu, jenazah akan dimakamkan di kompleks pemakaman Ma'la.

"Rencananya dishalatkan di Masjidil Haram usai jemaah zuhur dan dimakamkan di kompleks pemakaman Ma’la," kata Gus Rozin.

Maimun Zubair merupakan salah satu tokoh sepuh di PPP yang menjabat sebagai ketua Majelis Syariah.

Saat ini dia dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Dalam dunia politik, Kiai Maimun Zubair dikenal dekat dengan berbagai kalangan.

Saat kontestasi Pilpres 2019 berlangsung, Mbah Maimun juga bertemu dua calon presiden, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X