Penangkapan Kelompok SMB yang Dinilai Langgar HAM, Transparansi Polisi Jadi Sorotan...

3. Telah terjadi penyiksaaan, perlakuan keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia terhadap ratusan orang-orang SMB;

Baca juga: KontraS: Penangkapan Warga SMB oleh Polisi di Jambi seperti Balas Dendam

4. Telah terjadi pembakaran Kantor SMB, pembongkaran pondok-pondok ribuan anggota SMB, pengrusakan fasilitas sosial yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat SMB berupa rumah ibadah (1 mushala, 2 gereja, fondasi masjid yang sudah mulai dibangun), sekolah TK, fondasi bangunan SMP hingga SMA. Rumah-rumah warga dibakar, kendaraan hilang tanpa surat penyitaan ada pula mobil warga yang dibakar;

5. Adanya larangan terhadap keluarga maupun pihak luar untuk bertemu dengan tersangka.

YLBHI pun mendatangi Polda Jambi pada 25 Juli 2019 dan bertemu dengan Direskrimum Polda Jambi. Namun, pihak YLBHI dilarang menemui tersangka dengan alasan YLBHI bukan keluarga.

Desak polisi transparan

Terkait kasus ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, penangkapan masyarakat yang tergabung dalam SMB oleh aparat di Jambi bukan penegakkan hukum, melainkan balas dendam.

Staf Advokasi Pembelaan HAM KontraS Falis Agatriatma saat melakukan audiensi dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019) mengatakan, pihaknya sangat mendesak aparat kepolisian untuk transparan, netral dan profesional dalam melakukan pengusutan.

"Penangkapan Polda Jambi terhadap Muslim CS adalah soal lahan SMB ini. Kekerasan yang dilakukan aparat jadi sorotan kami. Bacaan kami ini bukan proses penegakan hukum tapi balas dendam," ujar Falis.

Ia menilai, penangkapan ini ibarat balas dendam karena sebelumnya para petani di SMB itu menyerang pos PT Wira Karya Sakti (WKS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang berada di Distrik VIII.

Jika penangkapan itu merupakan penegakkan hukum, kata dia, tidak mungkin para perempuan dan anak-anak juga ikut diproses hukum.

"Tapi kami tidak yakin mereka semua menyerang pos WKS. Mereka ditangkap karena bagian dari SMB," kata dia.

"Lalu opini SMB merupakan organisasi begini, begini pun mulai didengungkan sehingga kami khawatir proses hukumnya subjektif," kata dia.

YLBHI juga menilai, ada kelalaian negara dalam kasus penangkapan warga yang tergabung dalam kelompok SMB di Jambi pada 13 dan 18 Juli 2019. 

Menurut Era Purnama Sari, negara lalai untuk merespons cepat situasi yang terjadi.

Sebab, sebelumnya, sudah ada janji dari pihak tim penyelesaian konflik dari pemerintah untuk turun ke lapangan menemui SMB.

"Janji mereka turun ke lapangan pada tanggal 12-13 Juli untuk dialog dengan masyarakat SMB," ujar Era usai audiensi dengan Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Ini Respons Komnas HAM soal Dugaan Pelanggaran HAM Warga SMB di Jambi

Menurut dia, masyarakat SMB menunggu kedatangan tim tersebut pada tanggal 13 Juli untuk berdialog terkait permasalahan yang terjadi.

Namun, sangat disayangkan tim tersebut justru tidak datang.

Karena dialog tak terjadi, warga SMB pun mengutus beberapa orang ke pos perusahaan, yakni Distrik VIII untuk meminta supaya lahan dikosongkan di hari yang sama.

"Waktu itu sudah ada aparat TNI dan mereka (TNI dan Polisi) melarang mereka sampai kemudian ada dugaan ancaman terhadap beberapa orang SMB," kata dia.

"Lalu orang SMB kembali ke posnya mereka dan kembali lagi membawa banyak massa sehingga terjadi penyerangan," ucap dia. 

Keganjilan 

Atas penyerangan inilah para anggota SMB ditangkap. Namun, yang menjadi ganjil yakni ditangkapnya lagi orang-orang SMB secara besar-besaran, termasuk sang ketua, Muslim pada 18 dan 19 Juli 2019.